.webp)
Wakil Presiden RI ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengatakan mengunci akses sebuah daerah atau lockdown adalah wewenang pemerintah pusat. JK lebih menyarankan masyarakat untuk menghindari pertemuan yang tidak perlu.
"(Soal lockdown) itu urusan pemerintah. Ada yang lockdown, ada yang tidak. Tergantung pilihan pemerintah. Tapi yang paling penting sama saja, yaitu menghindari pertemuan," ujar JK di Menara Kadin Indonesia, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2020).
JK mengatakan langkah pencegahan penularan virus COVID-19 itu harus dilakukan bersama-sama. Menurut JK, pandemi Corona adalah perang besar yang tidak terlihat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus bersama-sama, ini perang besar yang tidak kelihatan. Jadi harus bersatu ini kita dibutuhkan ada yang bekerja, ada yang menyumbang, ada yang bikin koordinasi, dan sebagainya," ucap JK.
Guna menghadapi wabah virus Corona yang kini terus menyebar di Indonesia, JK memberikan koreksi tersendiri terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Ketua Palang Merah Indonesia itu menyebut pemerintah harus meningkatkan fasilitas kesehatan dan rumah sakit.
"Masih banyak yang harus dilakukan di depan. Kita butuh lebih banyak rumah sakit khusus, kita butuh dokter lebih banyak, kita butuh obat lebih banyak, relawan lebih banyak," kata JK.
JK mengatakan pandemi Corona bukanlah masalah sepele. Jumlah korban setiap hari diyakini JK akan terus meningkat.
"Karena ini saya nyatakan tidak terukur. Ini bukan main-main. Hari ini orang lain, besok di antara kita bisa ada yang kena. Itu makanya upayanya harus bersama," sambungnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberlakukan lockdown terkait adanya pandemi virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Kemenkes menegaskan lockdown bukan pilihan untuk saat ini.
"Lockdown bukan pilihan, untuk saat ini bukan pilihan," kata Dirjen P2P Kemenkes sekaligus juru bicara pemerintah dalam penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2020).
Meskipun Indonesia belum melakukan lockdown, Yuri mengatakan pandemi Corona sudah menjadi bencana nasional. Sebab, saat ini penanganan virus Corona dipegang oleh BNPB.
"Bukan darurat nasional. Ini sudah bencana nasional. Darurat nasional gimana? Kalau dipegang BNPB, kan sudah bencana nasional ini," ucap Yuri.
