Jaksa di KPK Harus Jadi ASN, MenPAN-RB Digugat

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 17 Mar 2020 17:06 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersama jajarannya menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh jaksa Lie Putra Setiawan. Sebab Peraturan MenPAN dinilai mewajibkan jaksa yang bertugas di instansi lain yaitu KPK harus menjadi ASN.

Aturan yang digugat yaitu PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Pasal itu berbunyi:

"Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukannya penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini."

"Argumentasi yang dibangun adalah penerapan pasal tersebut mewajibkan Jaksa yang dipekerjakan di KPK diharuskan menyesuaikan status kepegawaiannya. Konsekuensinya, setiap Jaksa di KPK wajib menjadi ASN ditempat penugasannya (KPK) yang mana akan kehilangan status Jaksanya sekaligus kewenangan yang melekat pada status itu (Jaksa) sendiri, seperti: penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh UU. Tentu saja tanpa kewenangan ini, KPK misalnya tidak dapat menjalankan tugas fungsinya secara baik dan optimal dalam memberantas korupsi," kata Putra dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (17/3/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2