ADVERTISEMENT

Tetapkan Darurat Bencana Corona, Indonesia Masih Belum Ikuti Saran WHO

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 17 Mar 2020 15:09 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status darurat nasional untuk menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Kini Indonesia berstatus darurat bencana Corona. Apa beda antara 'darurat bencana Corona' dengan 'darurat nasional'?

Status resmi Indonesia saat ini adalah 'status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona'. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Infeksi COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menetapkan status itu.

"Surat Keputusan (SK) sudah diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo Soetarno kepada detikcom, Selasa (17/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, bahkan pernah menyatakan status Indonesia saat ini adalah tanggap darurat COVID-19, diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekarang diketahui, 'status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus Corona' ditetapkan Kepala BNPB Doni Monardo, bukan ditetapkan Presiden Jokowi.

Darurat nasional hanya bisa ditetapkan Presiden, tidak bisa ditetapkan Kepala BNPB. Jadi jelas, status Indonesia saat ini bukan darurat nasional seperti yang disarankan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat surat pada 10 Maret 2020.

Penetapan 'status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus Corona' ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 23 Undang-Undang tersebut diatur bahwa penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden. Berikut ini bunyi pasalnya.

Pasal 23
(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
(2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Tonton juga Istana Jawab WHO: Ini Sudah Bencana Nasional Bukan Darurat Lagi :

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT