DPR: Pemerintah Lemah Tangani Bencana di Aceh & Nias

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai respons pemerintah dianggap lemah dalam penanggulangan bencana di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Hal itu bisa dilihat dari pelaksanaan tanggap darurat yang tidak berjalan sesuai harapan.Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta (7/12/2005), dalam acara peluncuran buku Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Periode Januari-Agustus 2005 dan peluncuran website www.dpr.go.id/aceh-nias.Menurut ketua tim pengawas penanggulangan bencana alam di Provinsi NAD dan Nias ini, pelaksanaan tanggap darurat tidak berjalan sesuai yang diharapkan. "Koordinasinya lemah dan masih menyisakan banyak persoalan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," terangnya.Masalah-masalah yang ditemukan tim adalah tidak adanya rekapitulasi jumlah pengungsi yang akurat, distribusi bantuan tidak merata, pembangunan barak pengungsi kualitasnya rendah, dan pemerintah belum melaporkan penggunaan dana bantuan dari dalam dan luar negeri.Oleh sebab itu, tim merekomendasikan agar pemerintah melakukan koordinasi lintas sektor, agar rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias dapat berjalan sinergis dan berkesinambungan. "Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tanggap darurat," tegasnya. (san/)