Asosiasi Ponpes Sarankan Semua WNI Diambil Sidik Jarinya

Solo - Rencana pengambilan sidik jari santri dan alumni pondok pesantren terus menuai pro dan kontra. Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI)/Asosiasi Ponpes se-Indonesia Jateng KH Zaim A Ma'shum mendukung rencana pendataan sidik jari tetapi harus dilakukan pada seluruh warga negara, bukan hanya penghuni pesantren. Jika hanya dilakukan ke pesantren, akan selalu memojokkan pesantren dalam opini publik."Pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian, berhak sepenuhnya mengambil sidik jari siapapun warga negara ini untuk pendataan atau pembaharuan data. Kami siap mendukung sepenuhnya karena memang baik untuk pendataan identitas warga. Tapi jangan hanya diarahkan ke pesantren, ambil sidik jari seluruh warga," ujar Zaim A Ma'shum kepada wartawan di Solo, Rabu (7/12/2005).Menurut Zaim, jika hanya diarahkan ke pesantren maka akan semakin memojokkan karena telah dirugikan oleh penciptaan opini publik sehubungan dengan aksi-aksi teror. "Secara psikis tindakan itu nantinya akan semakin membuat kami merasa tertekan dan dipojokkan. Pemerintah jangan terus terusan memojokkan pesantren seperti itu," tandas Gus Zaim, sapaan Zaim.Gus Zaim lebih lanjut mengatakan jika pemerintah memang telah mempunyai data kuat tentang keterlibatan pesantren dalam aksi terorisme, sebaiknya nama pesantren itu diumumkan saja secara terbuka. Dengan demikian pengawasannya akan semakin fokus dan publik akan terjelaskan sehingga tidak melakukan generalisasi dalam menilai pesantren.Menurutnya saat ini terdapat sekitar 1.950 ponpes di Jateng yang bergabung dalam RMI. Dia berani menjamin seluruhnya merupakan pesantren yang tidak memiliki kaitan atau keterlibatan dengan tindak kekerasan dengan menggunakan dalih agama, politik, idelogis maupun tindak kriminal murni."Dari seluruh pesantren di Jateng, 98 persen bernaung di RMI, saya jamin sebagai pesantren yang tidak bermasalah apapun. Kalau memang Pemerintah mau menerapkan pola penekanan represif terhadap pesantren, silakan teliti yang dua persen itu. Kalau berani umumkan secara terbuka sehingga kami tidak kecipratan terus seperti ini," tandas Gus Zaim.Citra Pesantren di SurakartaGus Zaim juga meminta kepada pihak berwenang maupun masyarakat untuk bersikap arif dalam memberikan penilaian terhadap institusi pesantren. Terlebih dalam membuat penilaian terhadap pesantren di daerah Surakarta yang selama ini mendapat citra sebagai daerah muslim garis keras."Solo dan sekitarnya saat ini kan selaku digambarkan sebagai daerah garis keras, terlebih dengan keberadaan beberapa pesantren di daerah tersebut yang dinilai memilih faham ekstrim. Namun penilaian itu berdampak kurang baik terhadap pesantren-pesantren lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, padahal tidak sepaham dengan mereka," paparnya. (mly/)