'Lockdown' Kota Malang, Walkot Dinilai Langgar UU Kekarantinaan Kesehatan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 16 Mar 2020 18:05 WIB
Pemkot Malang memberikan sanksi tegas kepada Syamsul Arifin, Kasek SMP Negeri 16 terkait kasus kekerasan yang menimpa pelajar, MS (13). Sang kasek dibebastugaskan.
Sutiaji (Muhammad Aminudin/detikcom)
Jakarta -

Wali Kota Malang, Jawa Timur, Sutiaji akan melakukan 'lockdown' dengan menutup akses masuk dan keluar Kota Malang. Hal ini dinilai nyata-nyata melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Pada dasarnya merupakan tindakan melampaui wewenang. Hal ini dikarenakan tindakan melakukan karantina wilayah (lockdown) menurut UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bukan merupakan kewenangan kepala daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat, yaitu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," kata ahli hukum Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Senin (16/3/2020).

Menurut Bayu, ketentuan dalam UU 6/2018 sudah sangat terang benderang mengatur jenis karantina, persyaratan untuk dapat dilakukannya karantina wilayah. Kemudian siapa pejabat yang berwenang memutuskan karantina wilayah dan kewajiban pemerintah selama masa karantina wilayah.

"Ketentuan yang sudah terang benderang itu harusnya dengan mudah dapat dipahami oleh kepala daerah yang notabene masuk kategori orang yang memiliki kemampuan dapat membaca isi UU," cetus Bayu.

Pasal 49 UU sudah terang mengatur:
(1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
(3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

"UU memang mengatur dapat dilakukannya karantina wilayah (lockdown) namun patut diingat bahwa harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan," papar Bayu.

Selanjutnya
Halaman
1 2