Alasan Pemerintah Tak Libatkan Serikat Pekerja Ramu RUU Cipta Kerja

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 13 Mar 2020 19:28 WIB
Kemnaker
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengajak para aktivis dan LSM perempuan berdiskusi tentang perlindungan sosial tenaga kerja perempuan. Dalam kesempatan tersebut, Ida memaparkan beberapa permasalahan yang selama ini dipermasalahkan oleh para aktivis dan LSM Perempuan.

Salah satu yang dijelaskan Ida adalah alasan pemerintah tak ikut mengajak para serikat pekerja dan buruh dalam penyusunannya. Ia beralasan pemerintah memang tidak secara khusus melibatkan para aktivis dan serikat pekerja karena di setiap organisasi terdapat departemen yang berbeda-beda. Pemerintah, lanjutnya, ingin sekaligus mendapatkan masukan dari para aktivis dan serikat pekerja secara keseluruhan setelah adanya konsolidasi bersama DPR.

"Jadi, sebenarnya kalau tidak menyertakan memang tidak menyertakan kalau sudah menjadi draft RUU. Kami kan butuh waktu mengkonsolidasikan di internal pemerintah. Jadi kami tidak mungkin menyampaikan kepada publik sesuatu di internal pemerintah yang belum selesai. Begitu selesai disampaikan kepada DPR berarti itu udah menjadi draftnya pemerintah yang satu baru kemudian disampaikan kepada DPR dan di situlah kemudian kami secara substansi memberikan ruang kepada teman-teman serikat pekerja untuk ikut membahas substansi karena ini kan masih RUU," kata Ida di Menara Bidakara, Jumat (13/3/2020).

Sementara itu dijelaskan lebih lanjut oleh Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker RUU Cipta Kerja hanya mencakup bahasan makro. Sedangkan detail dari undang-undang akan diatur pada peraturan pelaksanaan. Sehingga bakal ada turunan peraturan yang menjabarkan detail dari aturan dalam RUU Cipta Kerja.

"Diundang-undang itu makro-makronya saja kita atur, detailnya itu ada di peraturan pelaksanaannya nanti. Itu hanya garis besarnya, seperti waktu kerja nanti kita akan buat aturan detailnya. Itu hanya garis besarnya seperti waktu kerja nanti kita akan buat aturan detailnya," jelas Adriani.

Menurutnya, Undang-undang Ketenagakerjaan ini sangat dinamis. Setiap hari mengalami perubahan. Itulah mengapa beberapa hal tidak dicantumkan dalam undang-undang.

"Kita harus mengantisipasi apabila ada dinamika di ketenagakerjaan ini yang mengalami perubahan lagi di lapangan pekerjaan. Sehingga kita perlu mengubah lagi aturannya. Nah, kalau Undang-undang itu sangat sulit untuk mengubahnya. Sementara pola-pola kerja berubah seiring kemajuan teknologi," tambahnya.

(prf/ega)