Pemprov DKI Cegah Virus Corona Tak Masuk Permukiman Kumuh

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 13 Mar 2020 15:28 WIB
Ilustrasi virus Corona
Foto: Ilustrasi (Dok. NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases))
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut virus Corona (COVID-19) belum masuk ke permukiman kumuh. Pemprov DKI menegaskan virus Corona belum melonjak di wilayah mereka.

"(Virus Corona) masih belum arah ke orang miskin, kita overlay dengan indeks kekumuhan di kelurahan, daerah kekumuhan tinggi masih rendah. Ini bagaimana ceritanya kita block," ucap Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti saat rapat pencegahan COVID-19 tanggal 10 Maret 2020, dalam video yang diunggah akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta seperti dilihat detikcom, Jumat (13/3/2020).

Salah satu bentuk pencegahan agar virus tidak masuk ke lingkungan kumuh adalah menahan pembantu rumah tangga yang diduga terjangkit atau memiliki gejala Corona untuk tidak mendekati pemukiman kumuh.

"Informasi, jangan sampai pembantu rumah tangga di rumah yang terkena positif diperbolehkan pulang, takutnya mereka langsung tulari," kata Suharti.

Jika Corona sudah masuk ke pemukiman kumuh, maka akan mudah menyebar. Ada beberapa karakter lingkungan kumuh Jakarta yang bisa mempercepat penyebaran.

"Kita tahu di wilayah kumuh higienis rendah, rumah lebih banyak anggota keluarga, rumah tidak punya ruang isolasi, ini kemungkinan penularan lebih berat kalau sampai ke kelompok miskin," kata Suharti.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memang membuat semacam simulasi untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19. Simulasi ini berbentuk data-data sebaran daerah yang riskan akan virus Corona.

"Terkait dengan peta persebaran penderita positif Corona, sebagaimana kita ketahui ada 3 prinsip yang digunakan Pemda dalam melakukan pengendalian Corona, responsif, urgen, aktual. Berdasarkan prinsip tersebut Pemda menggunakan data-data yang kami punya untuk dilakukan modeling simulasi untuk memitigasi lebih lanjut," ujar Suharti di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

(aik/gbr)