Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak permohonan LBH Jakarta melawan Polri dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Dalam permohonannya, LBH Jakarta meminta Polri membuka data operasi Densus 88 sepanjang 2010-2018.
"Sidangnya kemarin Selasa (10/3), di Ruang Sidang KIP, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat. Tentang sengketa informasi yang dimohon oleh pemohon informasi," kata Kabag Anev Biro PID, Kombes Sugeng Hadi Sutrisno, di kantor Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (13/3/2020).
Sugeng menuturkan isi putusan adalah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sugeng menyampaikan hasil sidang menyatakan Polri tak diharuskan memberikan informasi yang diminta LBH Jakarta.
"Hasil sidangnya gugatan sengketa informasi pemohon ditolak. Jadi termohon tidak diharuskan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon, yang sebelumnya menjadi sengketa," jelas Sugeng.
