.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin agar ada kenaikan retribusi penyewaan gedung Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini. Gerindra DKI Jakarta meminta ada perbedaan harga sewa.
"Nggak usah (naik), ngapain? Intinya begini, untuk siapa? Ada klasifikasi, untuk kesenian tidak perlu naik, untuk umum boleh (naik), harus ada klasifikasi," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik saat dihubungi, Kamis (12/3/2020).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, TIM harus sesuai dengan fungsi pengembangan kesenian. "TIM hadir untuk orang kesenian begitu, untuk kesenian nggak usah (naik)," kata Taufik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik mencontohkan pemanfaatan gelanggang olahraga. Jika untuk pengembangan atlet, gelanggang olahraga digratiskan.
"Seperti gelanggang kan, kalau buat atlet latihan gratiskan. Kan atlet buat Pemda juga nantinya, Kalau buat kawinan, kan harus tetap bayar," kata Taufik.
Simak juga video Formula E Ditunda, Bagaimana Nasib Commitment Fee Rp 360 M?:
Sebelumnya, Pemprov bersama dengan DPRD DKI Jakarta sedang membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang naik adalah harga sewa gedung Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.
Rencana kenaikan retribusi itu, diungkapkan oleh Fraksi PSI DKI Jakarta dalam rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, dan Jawaban Gubernur DKI Jakarta. Kenaikan disebut sampai dua kali lipat. Harga sewa Gedung Teater Besar naik dari Rp 30 juta ke Rp 60 juta per hari.
Gubernur Anies Baswedan mengaku membuat rencana itu agar perbedaan sewa dengan gedung di kawasan Cikini tidak terlalu jauh. Selain itu, Anies menyebut harga rendah mengakibatkan gedung TIM tidak sesuai fungsinya.
"Usulan perubahan tarif retribusi sewa gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki difungsikan untuk mengurangi disparitas harga dengan swasta, yang memiliki harga sewa gedung yang lebih tinggi. Adapun retribusi gedung yang terlalu rendah menyebabkan frekuensi pemakaian gedung pada perkembangannya banyak yang tidak ada kaitannya dengan Kesenian atau Kebudayaan," kata Anies dalam paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3).
Menurut Anies, akan ada perbedaan perlakuan untuk seniman dan bukan seniman. Namun, Anies tidak membahas harga atau perbedaan tindakan tersebut.
"Bagi seniman dan kegiatan seni akan dibuatkan mekanisme khusus sesuai dengan rekomendasi Dewan Kesenian Jakarta," ucap Anies.
