.webp)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto baru-baru ini melakukan sejumlah pertemuan dengan ketua umum Partai NasDem, Partai Demokrat (PD), dan PAN. Airlangga menyebut pertemuan itu dilakukan dalam rangka mencari persamaan di antara partai-partai untuk menghadapi situasi dan tantangan di Indonesia.
"Tentukan kita melihat situasi politik dan situasi global saat sekarang kan penuh dengan tantangan. Salah satu yang paling penting adalah soliditas politik dan stabilitas politik. Nah stabilitas politik ini kita bersilahturahmi dengan partai-partai. Sehingga kita mencari persamaan bukan perbedaan. Dan sekarang saatnya kita bersama sebagai bangsa," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis (12/3/2020).
Airlangga menyebut salah satu kebutuhan mendesak bangsa Indonesia. Menurutnya, persoalan itu dapat diselesaikan melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang paling mendesak saat sekarang tentu kebutuhan untuk structural reform. Itu melalui omnibus yang ada dua, Perpajakan dan Cipta Kerja," ujar Airlangga.
Usai bertemu dengan Demokrat dan NasDem, Airlangga bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) beserta para petinggi PAN. Mereka membahas persoalan nasional, seperti virus Corona, persiapan pilkada 2020, dan RUU Omnibus Law.
"Terkait dengan agenda-agenda nasional yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi untuk mendorong omnibus law baik itu di perpajakan maupun di Cipta Kerja. Kami sepakat ini untuk segera dibahas dan tentunya kita carikan jalan keluar yang terbaik sehingga ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Airlangga.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pertemuannya dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyangkut beberapa aspek, termasuk soal omnibus law RUU Cipta Kerja. Paloh menyarankan agar Airlangga segera mengevaluasi dengan cepat pasal-pasal kontroversial yang termuat di dalamnya.
"Menyangkut berbagai policy dan kebijakan seperti kita ketahui salah satu yang cukup menonjol bagaimana rencana omnibus law. Nah, kami mempunyai kesepakatan terlepas beberapa pasal yang dianggap masih kontroversial, ini segera untuk kembali dievaluasi ulang, tetapi dalam frame yang tidak terlalu lama. Artinya, policy kebijakan omnibus law ini bisa disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Surya di Kantor DPP Golkar, Jalan Neli Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (9/3).
(rfs/rfs)
