Temui Wapres, LPSK Minta PP soal Kompensasi Korban Teroris Segera Diteken

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 12 Mar 2020 18:27 WIB
Wapres Maruf Amin Diskusi Bareng LPSK
Wapres Ma'ruf Amin Saat Diskusi Bareng LPSK (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam pertemuannya, LPSK meminta pemerintah segera meneken revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

"Secara khusus kami juga mohon bantuan dari Pak Wapres untuk mendorong agar segera ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 yang direvisi karena itu berkaitan dengan kewenangan LPSK untuk memberikan layanan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme, terutama tindak pidana terorisme di masa lalu," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

Hasto mengatakan, berdasarkan UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, LPSK memiliki kewenangan untuk membayarkan kompensasi itu paling lambat 3 tahun setelah UU diterbitkan. Namun, bila merujuk pada PP 7/2018, LPSK belum bisa mengeluarkan kompensasi itu karena terbentur aturan soal skema pemberian kompensasi.

"Karena dengan keluarnya UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme itu, LPSK diberi mandat untuk membayar kompensasi kepada korban. Itu diberi batas 3 tahun setelah keluarnya UU. Kalau ini tidak keluar nanti kita makin pendek waktu untuk membayar kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme," jelas dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2