Dewan Adat Papua Minta Mendagri Tunda Surat Pemberhentian 14 Anggota DPRP

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 12 Mar 2020 15:12 WIB
Dewan Adat Papua.
Dewan Adat Papua. (Foto: Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Dewan Adat Papua meminta Menteri dalam Negeri untuk menunda surat dirjen Otonomi Daerah (Otda) terhadap 14 anggota DPR Papua (DPRP) yang diberhentikan tanpa sidang istimewa. Dewan adat menilai pemberhentian 14 anggota DPRP hanya bisa dilakukan oleh Gubernur sebagai pemerintahan pusat.

"Mendagri agar menunda keputusan Depdagri dan kami meminta agar penerbitan SK pemberhentian Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019. Pemberhentian anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, hanya bisa dilakukan berdasarkan usulan Gubernur Papua sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bukan dengan Surat Dirjen Otda," kata Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (12/3/2020).

John menyebut Gubernur Papua secara resmi belum mengeluarkan surat pemberhentian. Proses pemberhentian, kata John, harus dibarengi dengan pengangkatan sehingga harus melalui sidang istimewa.

"Gubernur Papua belum mengajukan usulan pemberhentian dan Anggota DPR diangkat dan diberhentikan bersama dalam sidang paripurna istimewa tidak bisa dilakukan terpisah seperti yang terjadi ini dan SK tidak dapat berlaku surut," kata John.

John menyebut pada 10 Oktober surat pemberhentian sudah dikeluarkan secara sepihak oleh Dirjen Otda untuk masa jabatan 30 Oktober 2019. Menurutnya, ini berakibat pada hak-hak keuangan.

"Dirjen Otda Depdagri pada tanggal 10 Oktober mengeluarkan surat bahwa Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan berakhir masa jabatan pada 30 Oktober 2019. Tanpa ada SK pemberhentian oleh Mendagri. Dengan surat Dirjen Otda otomatis hak-hak keuangan berakhir," katanya.

Simak Juga Video "Bukan Adu Kuat, Konflik Papua Diatasi Lewat Pendekatan Kesejahteraan"

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)