Reshuffle, Posisi 'Basah' untuk Anggaran Golkar

Jakarta - Partai Golkar mendapatkan anggaran dana lebih dari pos menteri baru yang didapatinya. Perombakan kabinet terbatas yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuktikan Presiden tetap mempertimbangkan Golkar dan Jusuf Kalla (JK) sebagai faktor penting."Saya anggap itu dipaksakan karena tekanan dari kelompok JK untuk kepentingan golkar. Yang pasti itu juga untuk mendapatkan dukungan dari DPR," kata pengamat politik UI Arbi Sanit ketika dihubungi detikcom, Selasa (6/12/2005).Di posisi Menko Kesra misalnya. Menurut Arbi, Golkar bakal mendapat proyek besar dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. "Jadi anggaran banyak di sana. Nantinya untuk kepentingan partai," ujarnya.Dia menilai sosok kapitalis melekat pada Aburizal Bakrie yang kini menempati posisi Menko Kesra. Sangat tidak mungkin posisi menko Kesra diisi oleh sosok kapitalis. "Bagaimana bisa orang kapitalis jadi sosialis. Baru kemarin menghisap rakyat, sekarang kok bisa mengurusi rakyat," tandas Arbi.Dia mengaku pesimis dengan perombakan kabinet ini. Meski begitu, sosok Boediono yang menjabat Menko Perekonomian masih bisa diharapkan. Sedangkan menteri yang lain, kapasitasnya masih sangat diragukan.Sebagaimana diketahui, empat dari enam orang yang bergeser posisi atau menjadi menteri baru berasal dari perwakilan partai. Mereka masing-masing Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Paskah Suzetta dari Partai Golkar, serta Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno dari Partai Kebangkitan Bangsa.Partai Beringin sendiri tampaknya terus berusaha mempertahankan wakil mereka hingga saat-saat terakhir perombakan kabinet diumumkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono pada Senin (5/12) sore meminta Presiden agar tidak mengeluarkan Aburizal dan Fahmi dari kabinet. (atq/)