Bicara Otsus, Jokowi Minta Cara Kerja Baru Untuk Lompatan Kesejahteraan Papua

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 11 Mar 2020 14:51 WIB
jokowi, jokowi berbicara, jokowi bertemu sby, sby bertemu jokowi, jokowi sby, sby jokowi
Foto: Presiden Joko Widodo (Dok Biro Pers Setpres).
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) terkait dana otonomi khusus Papua. Jokowi ingin ada cara kerja baru untuk lompatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Ratas digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). Jokowi mulanya berbicara mengenai pemerataan pembangunan di sejumlah daerah.

"Saya ingin mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan NTT, harus terus menjadi fokus kerja kita. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama, baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hubungan baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai dengan alokasi dana otsus untuk Papua dan Papua Barat," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat bukan hanya dana otsus. Tetapi juga instrumen lain yang bersumber dari APBN.

"Terkait dana otsus, laporan yang saya terima dana otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar Rp 94,24 triliun, angka yang sangat besar, sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menyampaikan beberapa evaluasi terkait penyaluran dana otsus Papua. Dia ingin penyaluran dana otsus dilakukan secara transparan.

"Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar. Saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi itu sangat penting. Good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa," ujar dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2