Mendagri: Dipilih Waktu Tepat untuk Pemekaran NAD

Jakarta - Untuk saat ini pemekaran provinsi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) bukanlah waktu yang tepat. Pemerintah saat ini masih mengurus berbagai permasalahan pasca tsunami. Belum lagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bakal berlangsung di NAD. "Bukan kita anti pemekaran, sekarang kita fokuskan dulu tugas Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan juga pilkadanya," kata Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2005).Dia menjelaskan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah menerima utusan dari Aceh Leuser Antara (ALA) dan Acah Barat Selatan (ABAS). Namun, untuk pemekaran provinsi, hal itu harus melalui prosedur yang ada yakni harus memenuhi aturan dalam UU Pemda.Pada dasarnya pemerintah mengerti aspirasi mereka yang ingin Aceh dimekarkan menjadi tiga provinsi. Namun, lanjut Ma'ruf, harus disiapkan dulu perangkat-perangkatnya, piranti lunaknya, serta aparat pemerintahnya. Secara kesisteman, ALA dan ABAS masih tetap bagian dari NAD. "Soal pemekaran nanti akan dipilih waktu yang paling tepat. Proses pemekaran itu adalah bottom up. Kita harus seleksi betul, jangan sampai daerah sudah dimekarkan tiba-tiba tidak kondusif," tandas Ma'ruf.Sebelumnya, ribuan orang menghadiri Deklarasi Pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (4/12/2005). Deklarasi tersebut ditandai pernyataan dan pengukuhan keluarnya 11 kabupaten dari Provinsi NAD. (atq/)