Usulan Presidium Dibawa ke Rapat Pleno ICMI

Makassar - Muktamar IV Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) kini memperdebatkan sistem kepemimpinannya. Saat ini perdebatan memasuki ruang apakah memakai sistem ketua umum atau presidium seperti yang diusulkan oleh pendiri ICMI BJ Habibie. Dalam rapat yang berjalan alot di Komisi A yang berlangsung sejak pukul 13.30 Wita, disepakati dilakukannya voting. Dari hasil voting, sebanyak 82 peserta menginginkan sistem presidium. Sisanya sebanyak 77 peserta menginginkan sistem seperti periode sebelumnya yakni ketua umum.Hasil voting ini tidak serta merta ICMI memakai sistem presidium. Hasil voting ini kemudian 'dilempar' dalam rapat pleno. Di rapat pleno ini, semua peserta kembali akan memilih sistem kepemimpinan yang berlaku di ICMI.Jadwal seharusnya, rapat pleno berlangsung pukul 20.00 Wita. Namun jadwal ini dipastikan terlambat karena hingga kini rapat Komisi A masih berlangsung, yaitu memperdebatkan AD/ART ICMI. Mantan Ketua ICMI Adi Sasono mengatakan, hasil rapat Komisi A nantinya akan dibawa ke rapat pleno, yang kemudian akan kembali melangsungkan voting. Adi Sasono merupakan orang yang tidak setuju dengan sistem presidium. Menurutnya tidak logis jika ICMI memakai presidum."Kalau dianalogikan dengan salat, maka kalau memakai sistem presidium, dalam setiap rakaat akan diganti imamnya. Kalo selalu ganti imam, lebih baik berhenti saja salatnya," tandasnya di Muktamar IV ICMI di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Makassar, Selasa (6/12/2005).Sebelumnya, BJ Habibie mengusulkan agar organisasi yang pernah dipimpinnya itu dipimpin secara kolektif berbentuk presidium yang terdiri dari 7 anggota.Dikatakan dia, dua dari tujuh anggota adalah eks officio, yakni ketua dewan penasihat dan dewan pakar. Lima anggota presidium lain akan dipilih oleh peserta muktamar, dan secara bergantian memimpin ICMI setiap setahun. (atq/)