BPH Migas Ajak KPK Ikut Awasi Distribusi BBM

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 10 Mar 2020 10:02 WIB
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa
Foto: dok bph migas
Jakarta -

Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyambangi dan mengelar audiensi dengan KPK. KPK diajak untuk ikut memperkuat pengawasan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan BPH Migas dan KPK mempunyai kesamaan yaitu merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.

"Pimpinan KPK dan Komite BPH Migas sama-sama dipilih oleh DPR melalui fit and proper test dengan masa jabatan empat tahun dan dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial," ujar Ifan, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (10/3/2020).

Ifan memaparkan terkait tugas BPH Migas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Hal ini dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Diungkapkan Ifan, dalam rangka mendukung pencegahan korupsi, saat ini BPH Migas sedang dalam proses membangun Sistem Manajemen Anti Suap ISO 37001. BPH Migas selama ini telah melakukan kerja sama dan sinergi dengan KPK di antaranya melalui koordinasi dan supervisi bersama Kementerian ESDM dalam rangka penanganan bisnis sektor energi dan sumber daya mineral.

"Selain itu juga, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan sasaran program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, BPH Migas dengan gubernur se-Sulawesi telah melakukan pendandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama," ujar Ifan.

"Ke depan dengan supervisi dari Tim Korsupgah KPK, diharapkan dapat dilakukan MoU dan perjanjian kerja sama dengan gubernur di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Selain itu untuk mencegah korupsi untuk dunia usaha khususnya disektor Hilir Migas, lanjut Ifan, BPH Migas telah mengikutkan Badan Usaha sektor hilir migas untuk turut serta dalam program Panduan Pencegahan Anti Korupsi (CEK) yang digagas oleh KPK.

Ifan berharap sinergi dan kerja sama yang telah terbangun antara BPH Migas dengan KPK selama ini dapat ditingkatkan lagi.

"Kami membuka ruang kepada KPK untuk ikut serta melakukan pengawasan bersama baik pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi (solar dan minyak tanah), Jenis BBM Khusus Penugasan (premium), maupun Jenis BBM Umum/BBM Non subsidi," jelas Ifan.

Pengawasan bersama tersebut meliputi pengawasan verifikasi volume, rekonsiliasi iuran, dan uji petik lapangan terhadap 135 Badan Usaha Pemegang izin Niaga BBM dan 35 Badan Usaha pemegang izin niaga/pengangkutan gas bumi melalui pipa.

"Badan Usaha yang tidak patuh membayar iuran atau ada indikasi melakukan pelaporan yang tidak benar, kami minta KPK ikut serta melakukan pengawasan dan dilakukan penindakan apabila diperlukan" tegas Ifan.

Ifan juga berharap KPK dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan pemahaman antikorupsi dan pencegahan antikorupsi kepada pegawai BPH Migas dan Badan Usaha sektor Hilir Migas.

Lebih lanjut Ifan memberikan penjelasan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran, saat ini PT. Pertamina bekerja sama dengan PT. Telkom akan menerapkan IT atau digitalisasi nozzle di 5.518 SPBU di seluruh Indonesia.

"IT Nozzle dengan pencatatan nomor polisi kendaraan sebelum pengisian BBM adalah cara efektif yang paling ampuh untuk mengatasi penyimpangan BBM subsidi. Kami minta KPK ikut mengawal digitalisasi nozzle sesuai komitmen PT. Pertamina dan PT. Telkom untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle di 5.518 SPBU hingga akhir Juni 2020," tegas Ifan.

Ifan menambahkan untuk tahun 2020 kuota BBM subsidi minyak solar sebesar 15,31 juta KL. BPH Migas telah memberikan penugasan Kepada PT. Pertamina untuk menyalurkan solar subsidi tersebut sebesar 15,076 juta Kl (98,5%) dan PT. AKR Corporindo Tbk sebesar 0.234 juta Kl (1.5%). PT. AKR Corporindo Tbk telah menerapkan IT nozlle dalam penyaluran BBM subsidi tersebut sejak tahun 2012.

Selain itu, menurut Ifan, adanya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dikarenakan adanya konsumen pengguna yang seharusnya tidak layak menggunakan BBM subsidi ikut menikmati BBM subsidi tersebut. Seperti temuan pengawasan BPH Migas dilapangan ada kereta api barang yang menggunakan BBM bersubsidi.

Padahal kereta tersebut mengangkut batu bara untuk kebutuhan ekspor. Hal ini terjadi karena Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak memperbolehkannya.

"BPH Migas telah mengusulkan perubahan lampiran Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 kepada Menteri ESDM sejak 28 Mei 2019 dan diusulkan kembali tanggal 6 November 2019. Saat ini proses revisi Perpres 191 tahun 2014 sedang dalam tahap pembahasan di Menko Perekonomian," Jelas Ifan.

"Adanya revisi aturan mengenai konsumen yang layak menggunakan BBM bersubsidi ini sebagai langkah preventif agar BBM subsidi tepat sasaran," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan menyoroti masih banyaknya penyelewengan BBM subsidi sehingga BBM subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini tentunya dapat merugikan keuangan negara.

Firli meminta Direktur Litbang KPK untuk melakukan kajian terhadap penyelewengan BBM subsidi secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap keuangan negara dan masyarakat.

Ia membeberkan beberapa usulan solusi dalam audiensi bersama BPH Migas kali ini, antara lain pembuatan peraturan terkait Tata Niaga BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi, penerapan IT Nozzle secara maksimal, Percepatan revisi Perpres 191 Tahun 2014, dan membangun SPBU khusus Industri jika memang dibutuhkan sesuai dengan hasil kajian.

Dalam audiensi tersebut, Ifan dan Komite BPH Migas diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/3/2030).

Setelah kegiatan ini, rencananya BPH Migas dan juga Badan Usaha sektor Hilir akan dijadwalkan untuk melakukan pertemuan kembali bersama Pimpinan KPK setelah kajian penyelewengan BBM subsdidi oleh KPK kelar.

(ega/ega)