.webp)
Anggota Polri yang tak mampu tangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya, bersiap untuk menerima ganjaran. Kapolri Jenderal Idham Azis mengaku sudah lelah berteori sehingga, singkat kata, jenderal bintang empat itu berujar 'akan menyingkirkan' anggotanya yang dianggap gagal.
"Kalau saya ini yang jelas-jelas saja, capek kalau terlalu banyak teori. Jadi kalau kerja baik saya reward, kalau kerja nggak baik, saya singkirkan," kata Idham dalam acara peresmian aplikasi Lancang Kuning Nusantara di Balai Serindit Aula Gubernuran, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Senin (9/3/2020).
Idham pada kesempatan ini juga secara terang-terangan memuji Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi dan jajarannya. Dia mengaku puas atas kinerja Polda Riau dalam hal penanganan karhutla.
"Saya merasa sangat respek sama Kapolda Riau ini, sebagai pimpinan Polri saya mengapresiasi. Begitu juga kepada Wakapolda dan seluruh pejabat utama tentang apa yang telah kalian kerjakan," ujar Idham.
Aplikasi penanganan karhutla bernama Lancang Kuning menjadi alasan Idham memuji Agung Setya. Dengan aplikasi yang diinisiasi Agung Setya, polisi dari mulai Kapolda hingga Bhabinkamtibmas bisa memonitor perkembangan kemunculan titik api, karena aplikasi tersambung dengan satelit.
Kembali ke Idham, dirinya bercerita beberapa waktu lalu telah meminta Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops), Irjen Herry Rudolf Nahak, untuk memerintahkan seluruh Wakapolda yang di wilayahnya terdapat karhutla, agar mempelajari aplikasi Lancang Kuning ke Polda Riau. Dan hal itu terlaksana dalam sebulan.
"Satu bulan kemudian saya bersama Panglima (Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto) datang lagi ke sini untuk meresmikan peluncuran dashboard," tutur Idham yang merasa senang aplikasi Lancang Kuning bisa digunakan tak hanya di cakupan Polda Riau.
Idham bertindak tegas bukan tanpa alasan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengungkapkan karhutla bukan bencana lokal, namun global. Dia pun mengungkapkan berkali-kali kembali ke daerah karhutla untuk mengamati kerja anak buah, becus atau tidak.
"Saya berharap setelah peluncuran ini para Kapolda yang betul-betul mengalami masalah karhutla supaya bergandengan tangan bersama TNI dan seluruh komponen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini sudah bukan permasalahan biasa, tapi sudah permasalahan nasional bahkan global," ungkap dia.
"Saya kira teman-teman semua hadir ketika bapak Presiden memberi ultimatum terhadap penanganan karhutla. Kalau Bapak Panglima dan saya ke mana-mana, intens mengamati melihat benar tidak penanganan ini, itu karena kita menjabarkan perintah Bapak Presiden dan kita hanya satu, kita tegak lurus sama Bapak Presiden," sambung Idham.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (6/2) lalu memang kembali mengingatkan soal aturan main kepada Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi karhutla. Jokowi kembali melemparkan ancaman copot jabatan jika bencana, yang 90 persen dikarenakan ulah manusia, itu masih terjadi.
 Presiden Jokowi saat meninjau lokasi karhutla di Merbabu, Riau. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden). |
"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang, supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota, nggak bisa," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, saat itu.
Di Indonesia, musim kemarau terjadi sekitar Juni hingga Oktober. Puncak musim kemarau berkisar pada Agustus dan September serta pada bulan tersebut sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan terjadi karhutla.
"Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016," ujar Jokowi.
