.webp)
Menurut Emilia, Jokowi tak mampu menghukum perusahaan nakal yang seenaknya memecat karyawannya.
"Jika Jokowi berkeyakinan omnibus law bisa menciptakan lapangan kerja, mengapa dia tak mampu menghukum pengusaha nakal, pengusaha gelap yang mem-PHK karyawannya, yang lepas dari tanggung jawabnya?" ucap dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Departemen Hukum dan Kamas dari GSBI Karawang, Rahmat menyebut mempertanyakan kinerja DPR RI bila omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan.
"Sejatinya mereka (anggota DPR) adalah pelayan wakil rakyat, bukan penindas rakyat, bukan penghianat rakyat. Ketika omnibus law dijalankan, qpakah mereka pantas disebut wakil rakyat? Tidak," ucap Rahmat dari atas mobil komando.
Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kiki menyebut, masih banyak perempuan di Indonesia yang tertindas. Kiki menjelaskan, banyak banyak perempuan dari desa yang pindah ke kota atau luar negeri untuk dapat bertahan hidup.
"Jutaan perempuan yang menggantungkan nasibnya, cita-citanya, di perkotaan dan luar negeri, Joko Widodo sama sekali tidak campur tangan untuk memajukan hidup kaum perempuan," jelas Kiki.
Terpantau, unjuk rasa di depan gedung DPR masih berlangsung. Polisi, masih melakukan pengamanan di sekitaran lokasi.
(asp/asp)
