Anggota Komite BPH Migas Bicara soal Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Angga Laraspati - detikNews
Minggu, 08 Mar 2020 20:32 WIB
BPH Migas
Foto: BPH MIgas
Jakarta -

Anggota Komite BPH Migas, Ahmad Rizal menilai Indonesia nampaknya perlu mengadaptasi konsep dan penerapan ajudikasi di Malaysia seperti CIPAA 2012 dengan beberapa catatan sesuai kepentingan Indonesia. Pasalnya, hukum positif di Indonesia belum memberikan peluang bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan serta perlindungan jaminan pembayaran bagi penyedia jasa konstruksi.

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi melalui ajudikasi yang akan dibentuk oleh asosiasi bidang konstruksi pekerjaan proyek tetap berjalan tanpa hambatan dan berdampak baik bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Karena pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 88 tidak mengatur penyelesaian sengketa melalui mekanisme ajudikasi.

Rizal telah melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan ajudikasi di beberapa negara seperti New South Wales (Australia), Singapura dan Malaysia. Menurut Rizal penerapan ajudikasi di Malaysia memberikan ajudikator waktu untuk memberikan keputusan selama 45 hari.

"Berbeda dengan di NSW memberikan waktu 10 hari, sedangkan Singapura memberikan waktu 14 hari. Dengan waktu 10 hari dan 14 tersebut terlalu singkat dan memberikan peluang memberikan putusan kurang optimal. Malaysia yang mengatur waktu untuk ajudikator memutuskan selama 45 hari ini dari sisi waktu dipandang terasa cukup," jelas Rizal dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2020).

Sebagai informasi, Rizal yang merupakan mantan ketua Kadin Sumsel dan sekaligus sebagai Arbiter BANI ini telah berhasil mempertahan hasil penelitiannya dengan yudisium Lulus Cum Laude pada Program Doktor Ilmu Hukum by Research Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (6/3/2020). Ia menulis disertasi berjudul 'Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Melalui Ajudikasi Dikaitkan Dengan Jaminan Pembayaran (Security Payment) Sebagai Upaya Implementasi Negara Kesejahteraan di Indonesia'.

Rizal dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan dan sanggahan dari Tim Penguji Prof Lili Rasjidi, Prof Efa Laela Fakhriyah, Prof An An Chandrawulan, Prof Tarsisius Murwadji, serta Tim Promotor Prof Huala Adolf, Prof Djuhaendah Hasan, dan Prof Ida Nurlinda. Sidang Promosi Perolehan Gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum, dilaksanakan di Gedung Mochtar Kusumaatmadja Ruang Auditorium Lt. 04 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

(akn/ega)