Teliti Jasa Konstruksi, Anggota Komite BPH Migas Raih Doktor dari Unpad

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Jumat, 06 Mar 2020 21:50 WIB
BPH Migas
Foto: BPH MIgas
Jakarta -

Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal, mendapatkan gelar Doktoral dari Universitas Padjadjaran setelah memberikan presentasi doktoralnya. Dalam presentasi ulasan istimewa disertasi tersebut, ia membahas mengenai 'Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi melalui Ajudikasi Dikaitkan dengan Jasa Pembayaran (Security Payment) Sebagai Implementasi Negara Kesejahteraan di Indonesia'.

Rizal membeberkan masih adanya hubungan timbal balik antara kebutuhan penyerapan tenaga kerja bidang konstruksi yang kian mendesak dengan sektor-sektor pendukungnya, sehingga membuat sektor jasa konstruksi ini mampu dijalankan secara berkeadilan dan humanis dari banyak sisi.

"Pembangunan infrastruktur, hingga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan saat ini. Dengan begitu, dibalik peran strategis tersebut, sektor jasa konstruksi sering dihadapkan pada persoalan sengketa yang terjadi antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi sehingga menimbulkan persoalan tiada kunjung selesai secara win-win." ujar Rizal, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2020).

Ulasan istimewa desertasi tersebut, digelar pada Sidang Promosi Perolehan Gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum, di Gedung Mochtar Kusumaatmadja Ruang Auditorium Lt. 04 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Menurut Rizal, salah satu bentuk sengketa jasa konstruksi yang sering terjadi adalah persoalan pembayaran yang disebabkan karena kegagalan atau keterlambatan pembayaran yang oleh pengguna jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi. Kondisi ini menimbulkan kontraproduktif dengan peran sektor jasa konstruksi sebagai salah satu katalisator pembangunan bangsa.

Ia mengungkapkan tujuan penelitian yang dilakukannya untuk menemukan konsep penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam mengatasi persoalan jaminan pembayaran yang kerap menjadi sengketa antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Dengan menggunakan konsep yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Rizal menyimpulkan, bahwa penelitian yang ia lakukan telah mengulas tuntas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mekanisme musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa konstruksi. Dimana masing-masing bersifat berjenjang.

Sebagai informasi, turut hadir dalam sidang Doktoral tersebut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta Komite BPH Migas dan segenap pejabat/pegawai BPH Migas, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Inspektur Jenderal KESDM Prof. Akhmad Syakhroza, dan Kepala Badan Geologi KESDM Rudi Suhendar.

(akn/ega)