Pengelola Ibu Kota Baru antara Chemistry Jokowi-Ahok Vs Resistensi 212

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Jumat, 06 Mar 2020 20:27 WIB
Jokowi dan Ahok saat tinjau kilang minyak di Tuban Jatim (Dok. Instagram Basuki Tjahaja Purnama)
Foto: Dok. Instagram Basuki Tjahaja Purnama
Jakarta -

Berbicara di Istana Negara Senin 2 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan empat nama yang jadi kandidat Kepala Badan Otoritas Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Berturut-turut Presiden Jokowi menyebut Menteri Riset, Teknologi, dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, lalu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga Komisaris Utama PT Pertamina, kemudian Direktur Utama PT Wijaya Karya bernama Tumiyana, dan terakhir Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

"Jadi untuk otoritas ibu kota negara, ini memang kita akan segera menandatangani perpres (peraturan presiden) di mana di situ ada CEO-nya, CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan Insya Allah dalam minggu ini," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota ini disebut punya kedudukan setingkat menteri. Dia punya kewenangan mempersiapkan, membangun, dan kemudian mengawal sampai proses pemindahan.

Namun, pengumuman Jokowi tersebut langsung mendapat respon negatif dari sejumlah alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212. Soalnya ada nama Ahok dalam kandidat itu. Mujahid 212 mengusik lagi hukuman yang diterima Ahok karena dinilai menista agama.

Jokowi dan Tony Blair Bertemu di Istana, Bahas Konsep Ibu Kota Baru:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4