Ahok Jadi Kandidat Pimpinan Ibu Kota Baru, PPP: Wajar Kalau Ada Keberatan

Mochamad Zhacky - detikNews
Jumat, 06 Mar 2020 15:48 WIB
Arsul Sani (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Sekjen PPP Arsul Sani (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Mujahid 212 menyatakan menolak jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dijadikan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). PPP menilai wajar bila ada pihak yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Kepala Badan Otorita IKN.

"Tentu wajar kalau kemudian ada yang keberatan misalnya Pak Ahok untuk jadi Kepala Badan Otorita. Tapi kan ada juga yang mendukung," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Arsul menyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan secara matang siapa yang pantas menduduki kursi Kepala Badan Otorita IKN. Wakil Ketua MPR RI itu juga menyakini Jokowi akan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat.

"Tetapi, biasanya Presiden juga menggunakan kesempatan berkembangnya, katakan lah pendapat baik yang pro maupun yang kontra di media itu sebagai bahan juga di dalam mengambil keputusan," terang Arsul.

"Nah semua, saya yakin akan dipertimbangkan oleh Presiden, dan tentu ya partai-partai koalisi yang ada di dalam pemerintahan. Malau nanti Presiden minta pendapat juga kita akan sampaikan pendapat, gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Mujahid 212 menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Kepala Badan Otoritas IKN. Mereka menolak Ahok menjadi pimpinan ibu kota lantaran rekam jejaknya selama di DKI.

"Kami butuh sampaikan statement bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah, Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik)," ujar Ketua Korlabi Damai Hari Lubis kepada wartawan, Kamis (5/3).

Tonton video Jokowi dan Tony Blair Bertemu di Istana, Bahas Konsep Ibu Kota Baru:

[Gambas:Video 20detik]



(zak/azr)