.webp)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti keselamatan para buruh setelah dua WNI dinyatakan positif terjangkit Corona. Said Iqbal menganggap pemerintah belum benar-benar serius dalam mencegah penyebaran Corona di ranah perusahaan.
"Kita belum lihat upaya-upaya dari pemerintah agar Corona tidak mewabah dan merajalela di perusahaan-perusahaan," kata Said dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2020).
Said mengatakan banyak pekerja yang tergabung dalam KSPI berada di perusahaan multinasional. Di sana banyak warga negara asing yang melakukan interaksi langsung dengan para buruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said mengatakan tenaga kerja asing (TKA) di suatu perusahaan sering melakukan traveling ke luar negeri. Menurutnya, hal ini membuat keselamatan para buruh terancam.
"Karena itu kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan tanda petik ya, quote and quote, kami para buruh Indonesia merasa terancam akan penyakit Corona tanpa upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah terhadap para buruh di mana setidak-tidaknya yang bergabung di KSPI itu banyak perusahaan-perusahaan multinasional," jelas Said.
Said sempat berdiskusi dengan beberapa tenaga kerja asing dari China, yang mengatakan pemeriksaan di bandara Indonesia cenderung tidak ketat. Oleh karena itu, Said meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani ini secara serius.
"Kami mohon ke Presiden Joko Widodo dan aparat terkait, khususnya Menteri Kesehatan jangan terlalu pede, rendah hatilah dikit dan akui bahwa potensi itu berbahaya. Kita nggak panik. Kita juga berusaha untuk nggak panik. Tapi kami minta apa... upaya-upaya terhadap para buruh di mana perusahaan-perusahaan multinasional itu banyak orang asingnya," kata Said.
"Kita tanya ngobrol sama kawan-kawan orang asing itu pun baik dari Tiongkok, tidak ada pemeriksaan apa pun. Di bandara-bandara begitu longgar pemeriksaannya," sambung Said.
Dia pun meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap para pekerja asing di Indonesia. Khususnya kepada para pekerja asing asal China.
"Kedua, kami meminta kepada pemerintah melalui teman media kepada Presiden Jokowi Widodo melakukan pemeriksaan berkala terhadap para TKA. Tentu tidak perlu menimbulkan kepanikan dan terkesan ada tekanan. Tetapi harus ada pemeriksaan berkala kepada para pekerja yang bekerja di perusahaan multinasional, terutama yang dari negara Tiongkok," ujar Said.
Said juga meminta pemerintah menggunakan dana kontingensi untuk membagikan masker secara gratis ke masyarakat. Tidak hanya itu, dia juga ingin BPJS dapat menanggung biaya pengobatan dari pasien yang suspek virus Corona.
"Ketiga, kami meminta berkenaan dengan Corona ini kepada pemerintah RI, khususnya Presiden Joko Widodo, adalah memberikan masker secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Said.
"Keempat, kami meminta dengan sungguh-sungguh ke pemerintah. BPJS kesehatan wajib menanggung daripada penderita, atau suspect yang patut diduga Corona harus ditanggung BPJS. Dari mana dananya? Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPKK dikatakan dana kontingensi," imbuh Said.
