Mangkir Raker Pungutan Gocap, Mendagri Bantah Lecehkan DPR

Jakarta - Masih menunggu hasil rapat koordinasi Komisi II dan Komisi VII DPR. Itulah alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf absen menghadiri rapat kerja membahas pungutan BBM gocap dengan Komisi VII."Dalam surat dikatakan Mendagri harus menunggu hasil rapat koordinasi antara pimpinan Komisi II dan VII. Jadi karena disuruh menunggu, pada hari ini Mendagri tidak menghadiri rapat itu," kata Kapuspen Depdagri Tarwanto.Hal ini disampaikan Tarwanto di Depdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2005)."Bukannya Mendagri melecehkan atau tidak mau hadir. Sampai saat ini, Mendagri masih tunggu hasil rapat koordinasi antara pimpinan Komisi II dan VII karena Mendagri partnernya Komisi II," lanjut Tarwanto.Menurut Tarwanto, Mendagri sebelumnya telah meminta pertimbangan dengan Komisi II atas undangan raker dengan Komisi VII."Lalu kata Komisi II, tunggu dulu, kami sedang koordinasi dengan Komisi VII agar dapat melakukan rapat koordinasi sesuai tatib pasal 38 ayat 4 guruf b.Sampai hari ini belum ada telepon dengan Komisi II. Tetapi kata anggota Depdagri, rencananya rakor akan digelar Rabu atau Kamis," ujar Tarwanto.Seperti diberitakan, rapat kerja Komisi VII yang dipimpin oleh Sutan Batu Gana pada Senin ini (5/12/2005) sedianya mengagendakan pembahasan pungutan Rp 50 per liter minyak tanah sesuai surat edaran Mendagri. Karena absennya Mendagri, maka rapat pun ditunda. (aan/)