Round-Up

Wali Kota Depok Dalam Sorotan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 05 Mar 2020 08:54 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris (Foto: Sachril/detikcom)
Foto: Wali Kota Depok Mohammad Idris (Foto: Sachril/detikcom)
Jakarta -

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad menjadi sorotan semenjak dua warganya dinyatakan positif corona. Pernyataan Idris soal data pribadi korban dikritik.

Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung kasus pertama di RI terkait corona, pada Senin (2/3/2020). Korban adalah seorang seorang ibu (64) dan putrinya (31).

Pemkot Depok kemudian menggelar jumpa pers soal warganya yang tertular virus Corona. Disebutkan, dua orang yang kena virus Corona itu tinggal di Perumahan Studio Alam, Sukmajaya, Depok.

"Alamat di Perumahan Studio Alam, di Sukmajaya," kata Idris dalam jumpa pers di Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Depok, Senin (2/3/2020).



Perumahan itu, kata Idris, eksklusif. Dia juga menyatakan puluhan tenaga medis di RS Mitra Depok dirumahkan.

"Dikhawatirkan oleh pihak RS, karena 70 ini yang berinteraksi mengobati mendampingi si pasien sementara dirumahkan agar tidak terjangkit ke yang lain. Tenaga medis yang berinteraksi, dikhawatirkan, karena mereka berinteraksi. Itu dihitung semua, mereka semua dirumahkan," kata Idris.

Pernyataan itu yang buat Idris disorot. Data korban yang disampaikan Idris dinilai tak perlu dibeberkan.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengkritisi Idris. Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan seharusnya Idris bisa menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok mengatasi warganya yang terinfeksi corona.

"Yang dibutuhkan itu kejelasan apa langkah-langkah taktis yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Depok. Bukan dengan menyebar data pasien, seperti nama, pekerjaan pasien, foto, alamat rumah," ujar Damar dalam pernyataannya, Selasa (3/3/2020).

"Itu tidak bijak dan malah memicu stigma bagi pasien serta memberi tekanan bagi pasien. Alih-alih bisa fokus pada menyembuhkan dirinya, tekanan, dan stigma akan mengganggu dan menjadikan pasien jadi korban kedua kalinya," ungkapnya.



Komisi II DPR RI turut menyoroti Idris. Komisi II menilai urusan teknis soal virus Corona, termasuk kondisi pasien, biarlah dijelaskan pemerintah pusat.

"Yang harus dipahami, kepala daerah tentu punya tanggung jawab teritorial, punya tanggung jawab di penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk di bidang kesehatan. Bagaimana rumah sakit di daerah, bagaimana penanganan yang harus disiapkan, antisipasi, dan sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi kepada wartawan, Rabu (4/3/2020).

"Bicara itu saja. Nggak usah bicara yang terlalu teknis, terlalu... ini pasiennya ini, sampai ceritain bahwa ini, bahwa ini. Itu biar teman-teman dokter atau dari mungkin (pemerintah) pusat," imbuhnya.

Komisi IX DPR RI, sebagai komisi kesehatan juga mengkritik Idris. Idris dinilai seharusnya bisa menenangkan warganya.

"Nggak perlu, nggak perlu (menyebarkan informasi yang tidak penting). Kepala daerah justru harus lebih tenang, menenangkan publik, warga. Sebagai pemimpin harus lebih tenang karena dialah 'nakhoda kapal' di daerah tersebut. Jangan kemudian memunculkan kekhawatiran baru lagi, itu nggak boleh," kata Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena kepada wartawan, Rabu (4/3/2020).

Tonton juga 70 Staf RS Dirumahkan, Walkot Depok: Tak Ada Indikasi Gejala Corona :

Selanjutnya
Halaman
1 2