Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah, meminta Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Somad, tak mengeluarkan pernyataan yang dapat mengganggu kekondusifan masyarakat terkait Corona. Hamzah meminta Idris melindungi hak-hak warga.
"Bahwa kepala daerah itu kan harus membuat kekondusifan masyarakatnya dan juga harus menjaga hak-hak masyarakat itu sendiri. Kalau sudah menyebutkan nama, kondisi pasien atau penyakitnya itu kan melanggar UU, baik UU kesehatan maupun UU keterbukaan publik, jadi seharusnya Pak Wali harus berhati-hati, syukur-syukur memang tidak menyebutkan itu, mendapatkan dari medsos, kan kasihan efeknya dari pasien dan keluarganya mendapatkan tekanan," kata Hamzah kepada wartawan, Rabu (4/3/2020).
Hamzah mengatakan pejabat publik harus memberikan pernyataan yang membuat warga tenang. Dia tak ingin Depok terkena dampak akibat pernyataan pejabatnya yang keliru.
"Intinya bahwa kita sebagai publik untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, kekondusifan terhadap masyarakat kita karena Corona itu isu internasional bukan isu lokal. Kalau kita memberikan statement yang membuat gaduh, membuat masyarakat panik, kalau Depok benar diisolasi pemerintah pusat kan kasihan semuanya," ujar dia.
