Cegah Pencemaran Lingkungan Maritim, Kemenhub Bahas Revisi PM 29 2014

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 21:54 WIB
Kemenhub
Foto: Dok. Kemenhub
Jakarta -

Pencemaran dan perlindungan maritim dari pengoperasian kapal masih menjadi isu yang diperhatikan secara khusus oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut juga diatur di dalam Peraturan Menteri No. 29 tahun 2014. Namun, peraturan tersebut dinilai harus diperbarui karena adanya berbagai Konvensi Internasional dan Resolusi Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim yang diterbitkan oleh Organisasi Maritim Internasional.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Sudiono mengatakan isu pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pengoperasian kapal semakin mendapatkan perhatian dari dunia Internasional. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai Konvensi Internasional di bidang tersebut selama lebih dari dua dekade terakhir.

"Seiring berjalannya waktu, tentunya akan semakin banyak bermunculan ketentuan-ketentuan Internasional di bidang pencegahan pencemaran dari kapal," ujar Sudiono dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2020).

Sudiono menjelaskan, setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia wajib memenuhi persyaratan dan pengendalian pencemaran. Selain itu, pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.

"Pencegahan pencemaran dari kapal senantiasa terintegrasi dengan manajemen keselamatan sebagai suatu upaya atau tindakan preventif untuk melindungi lingkungan maritim Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Sudiono mengungkapkan bahwa Indonesia sangat concern dengan isu pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim karena sebagai salah satu negara pantai (coastal state) dan juga negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia telah merasakan kerugian besar akibat pencemaran yang bersumber dari kapal yang melintasi perairan Indonesia.

Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan-peraturan turunannya. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

"Peraturan Menteri ini juga merupakan ketentuan pelaksana dari berbagai Konvensi Internasional di bidang pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim di Indonesia," tutur Sudiono.

Sebagai peraturan teknis pelaksana, Sudiono menjelaskan, PM 29 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek teknis terkait pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritim dari dampak negatif pengoperasian kapal berbendera Indonesia.

"Penyesuaian ini bertujuan agar Peraturan Nasional kita tetap sejalan dengan perkembangan, tuntutan, serta kebutuhan hukum dalam masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut Sudiono mengatakan kegiatan pembahasan revisi peraturan menteri ini merupakan wujud upaya Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk senantiasa meningkatkan pemahaman dan profesionalitas regulator keselamatan pelayaran dalam melindungi perairan Indonesia dari dampak negatif pengoperasian kapal.

"Saya harap, melalui kegiatan ini, semua pihak di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan kelaiklautan kapal dari aspek pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan maritime," tutupnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan Banten mulai Rabu (4/3) sampai dengan Jumat (6/3). Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, serta Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sesditjen Perhubungan Laut.

(prf/ega)