Sidang Gugatan UU KPK, Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Disoal

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 17:30 WIB
Sidang uji formil UU KPK kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sejumlah saksi ahli mulai dari pakar hukum hingga ahli filsafat dihadirkan di sidang itu
Abdullah Hemahahua (ari/detikcom)
Jakarta -

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai terjadi upaya pelemahan lembaga antirasuah itu. Salah satu buktinya adalah adanya penghentian 36 perkara dalam tahap penyelidikan.

"Dari 2005 sampai sekarang niatnya bukan untuk memperbaiki KPK, justru merusak, salah satu buktinya, Yang Mulia, hari ini 36 kasus proses penyelidikan diumumkan kepada publik untuk kemudian dihentikan," ujar Abdullah Hehamahua di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (4/3/2020).

Dalam uji formil dan materiil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, dia dihadirkan sebagai ahli oleh pemohon akademisi UII.

Ia mengatakan perkara yang masih dalam proses penyelidikan seharusnya tidak diumumkan kepada publik, melainkan perkara yang sudah memasuki proses penyidikan.

Dalam kesempatan itu, ia pun menilai keberadaan dewan pengawas mengganggu indepensi KPK karena dalam struktur organisasi baru berdasar revisi UU KPK adalah dewan pengawas, pimpinan baru pegawai.

"Berarti pemimpin KPK hanya berfungsi sebagai event organizer yang melaksanakan tugas atau perintah dari dewan pengawas," tutur Abdullah Hehamahua.

Dalam keterangannya, ia menyebut irjen dalam kementerian tidak pernah memeriksa menteri yang diduga melanggar kode etik. Begitu pun Kompolnas serta Komisi Kejaksaan juga tidak pernah memeriksa Kapolri mau pun Jaksa Agung.

Namun di KPK, pimpinan diperiksa oleh pengawas internal. Sebanyak tiga pimpinan pada 2005, 2007 dan 2013 diperiksa dan dua di antaranya diberikan sanksi lisan, seorang lainnya diberikan sanksi tertulis yang dipublikasikan.

Tonton juga video UU KPK Baru Berlaku, Laode Prediksi Semakin Banyak Korupsi:

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)