PKS DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Salahi Aturan, Minta Dibahas Ulang

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 11:21 WIB
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi (Foto: dok. PKS DKI)
Jakarta -

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyebut pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir menyalahi aturan pembentukan. PKS pun meminta agar ada pembahasan ulang di rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menilai rencana pembentukan Pansus Banjir dalam Bamus pada Selasa (24/2) lalu tidak tertib administrasi. Sebab, saat itu, tidak ada jadwal pembentukan Pansus Banjir dalam rapat tersebut.

"Tidak ada agenda terkait pembentukan Pansus, jangan kemudian tiba-tiba ditanggal tersebut ada agenda pembentukan Pansus," kata Suhaimi dalam keterangannya, Rabu (4/3/2020).

Menurut Suhaimi, berdasarkan rapat Bamus dengan nomor surat 199/-073.6 hanya berisikan dua agenda saja. Di antaranya Jadwal Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan, dan Jadwal Penyebarluasan Sosialiasi Peraturan Daerah di bulan Maret 2020.

"Untuk itu kiranya, kita semua dapat memahami proses sesuai aturan yang sudah ada, jangan sampai kita tidak tertib administrasi dalam menjalankan aturan," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan fraksinya meminta Pansus Banjir dibahas ulang dalam Bamus. Hal itu dilakukan agar pembentukan pansus tersebut tak menyalahi aturan.

"Kalau memang nggak ada agenda Pansus Banjir, berarti dianggap nggak sesuai dengan kesepakatan Pimpinan karena nggak sesuai agenda. Bahas ulang pansus banjir. Diulang supaya jangan sampai menyalahi aturan," ucap Yani saat dihubungi terpisah.

Simak Juga Video "Ditanya soal Pansus Banjir, Anies Melengos Hindari Wartawan"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2