Temui KPK, Mendes PDTT Bahas Pengawasan Dana Desa

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 03 Mar 2020 20:01 WIB
Mendes Abdul Halim Iskandar (Foto: Ibnu/detikcom)
Mendes Abdul Halim Iskandar bertemu dengan pimpinan KPK. (Ibnu/detikcom)
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengunjungi KPK untuk membahas pengelolaan dana desa tahun 2020-2024. Ia berharap, dengan pengawasan KPK, pemanfaatan dana desa dapat makin baik.

"Tapi yang terpenting adalah kita membangun sebuah sistem pengawasan pemanfaatan dana desa, supaya lebih bagus lagi," kata Abdul Halim di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

Pertemuan antara Kemendes PDTT dan KPK berlangsung tertutup. Pertemuan tersebut turut dihadiri tiga pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli. Selain itu, hadir Sekjen KPK Cahya Harefa dan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan.

Abdul mengatakan dana desa tahun 2020 senilai Rp 72 triliun, sedangkan APBDes Indonesia sebesar Rp 130 triliun. Menurutnya, APBDes itu berasal dari 4 sumber.

"Karena ada 4 sumber di APBDes itu, pertama, dana desa APBN; kedua, alokasi dana desa dari kabupaten; ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi; dan keempat pendapatan asli desa. Misalnya yang sudah punya usaha BUMDes ada hasil, maka masuk ke APBDes," ujarnya.

Hal-hal tersebutlah, kata Abdul, yang didiskusikan dengan KPK. Ia berharap dengan ada pendampingan KPK pemanfaatan dana desa bisa makin optimal.

"Ini yang kita diskusikan supaya kami mendapatkan pendampingan dari KPK di divisi pencegahan, khususnya supaya manfaatkan dana desa semakin optimal. Tahun ini fokus dana desa dua hal, pertama, transformasi ekonomi; kedua peningkatan SDM," sebut Abdul.

Selanjutnya
Halaman
1 2