.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md meminta Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menegakkan hukum pertimbangan politik. Mahfud menyebut hal itu merupakan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"(Pertemuan) dengan Kabareskrim koordinasi rutin saja masalah penegakan hukum. Saya menyampaikan pesan Presiden dalam rapat-rapat kabinet, agar penegakan hukum itu tidak dipengaruhi oleh situasi politik, maupun pesanan politik kalau itu ada," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2020).
Hari ini Mahfud menerima kedatangan Komjen Listyo di kantornya. Terkait maksud penegakan hukum tanpa dipengaruhi politik, Mahfud memberi contoh kasus bupati di suatu daerah yang korupsi namun tak kunjung diproses hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi hukum ya hukum, tegak. Misalnya di daerah tertentu ada bupati korupsi, lalu untuk meredakan situasi politik didiamkan dulu atau karena ada situasi politik tertentu didiamkan dulu, itu tidak boleh," ujar Mahfud.
Selain meminta polisi bertindak sesuai dengan aturan, Mahfud mengaku menerima laporan-laporan yang bersifat umum dari Sigit. Mahfud menerangkan laporan umum itu merupakan laporan yang biasa diserahkan kepada Kemenko Polhukam.
"Hukum harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturannya. Itu saja yang saya sampaikan ke Kabareskrim. Tapi saya mendengarkan laporan-laporan lain yang sifatnya laporan biasa. Tapi yang merupakan pesan itu (penegakan hukum)," tutur dia.
Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup. Pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit sejak pukul 09.00 hingga 09.30 WIB pagi tadi.
