Mantan Dirut PT TPPI Honggo Hendratno diadili secara in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (2/2) kemarin. Honggo didakwa melakukan korupsi Rp 37,8 triliun bersama mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono.
Sidang in absentia secara hukum acara disahkan. Namun bukan berarti tanpa catatan.
"Yang kita kawatirkan kan terdakwa di luar negeri 'ketawa-ketawa' melihat peradilan kita," kata Prof Hibnu Nurgroho saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/3/2020).
 Rumah Honggo (nurhadi/detikcom) |
Menurut guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu, persidangan in absentia merupakan perkecualian dalam sistem hukum di Indonesia. Sidang in absentia digelar bila terdakwa benar-benar lenyap bak ditelan bumi.
"Ini bisa dilakukan apabila terdakwa betul-betu tidak ditemukan artinya raib. Konsep raib betul-betul tidak diketemukan," ujar Hibnu.
Tonton juga Kasus Pajak Dealer Jaguar, 3 Pegawai Pajak DKI Didakwa Terima US$ 96.375 :
