Kemenkum Tegaskan Penggeledahan Perusahaan TV Kabel Ilegal Seizin Pengadilan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 03 Mar 2020 07:39 WIB
Ronald Lumbuun
Foto: Ronald Lumbuun sedang memeriksa saksi kasus tv kabel ilegal (antara)
Jakarta -

Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemkumham) Ronald Lumbuun mengatakan tindakan hukum kepada perusahaan televisi kabel di Pekanbaru Riau sudah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri (PN) setempat. Kemenkum juga menyita sejumlah bukti dalam proses tersebut.

"Untuk Pekanbaru, penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua PN Pekanbaru No 179/Pen.Pid/2020/ PN. Pbr. Tertanggal 28 Februari 2020. Geledahnya berdasarkan Penetapan Ketua PN Pekanbaru No 43/Pen.Pid/2020/ PN. Pbr. Tertanggal 28 Februari 2020," ujar Ronald sebagaimana dilansir Antara, Selasa (3/2/2020).

Demikian pula terhadap perusahaan TV Kabel di Dumai, Riau sudah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Dumai.

"Untuk Dumai, penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua PN Dumai No 79/Pen.Pid/2020/ PN. Dum Tertanggal 28 Februari 2020; Geledahnya: berdasarkan Penetapan Ketua PN Dumai No 29/Pen.Pid/2020/ PN. Pbr. Tertanggal 28 Februari 2020," kata Ronald.

Ia pun membantah tuduhan bahwa penindakan hukum terhadap kedua perusahaan yakni PT HMV dan PT DMJ salah prosedur. Kepada pihak yang menuduhkan hal tersebut, Ronald meminta agar mereka dapat membedakan tindakan pro justitia dengan tindakan administratif.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4