.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang sejumlah pihak untuk mencarikan solusi mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek. BNPB menyebut pencegahan banjir di Jabodetabek harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Melalui FGD (focus group discussion), kita mengharapkan masukan dari tiga provinsi (Jakarta, Jawa Barat dan Banten) serta para pakar, sehingga kita dapat menghasilkan solusi ke depan dalam mengelola ekositem dan mengurangi dampak bencana," ujar Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Senin (2/3/2020).
Doni mengatakan pencegahan banjir harus dilakukan secara menyeluruh. Seperti penuntasan pencegahan banjir yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.
"Kita perlu menyusun program terintegrasi baik dari hulu, tengah hingga hilir," kata Doni.
Doni mencontohkan kondisi di bagian hulu di antaranya adanya alih fungsi lahan. Penanaman tumbuhan semusim bisa berdampak pada ekosistem di wilayah itu. Doni juga mencontohkan seperti banyaknya ditemui green house di wilayah Sarongge Puncak, Cipanas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kegiatan yang berlangsung di Graha BNPB itu turut dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendi serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Terkait dengan penanganan banjir di Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan secara bersama, seperti terkait penyelarasan regulasi antar wilayah administrasi yang berbeda terkait penanganan daerah aliran sungai atau rekayasa sipil.
Ridwan mengatakan pihaknya telah berupaya untuk terus mengurangi potensi bahaya banjir dengan berbagai kegiatan. Ridwan menyebut Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar yang akan dijadikan lahan hutan pada tahun ini. Sehingga kawasan itu akan dapat menjadi tangkapan air hujan dan mampu mencegah banjir dan longsor.
Selain itu, Ridwan juga menginovasi gerakan penanaman 50 juta pohon. Ridwan mengatakan penanaman itu akan melibatkan masyarakat.
"Penanaman ini melibatkan masyarakat, mereka yang bahagia akan menanam pohon. Mereka yang mau menikah, yang naik pangkat, atau mendapatkan IMB," kata Ridwan.
FGD penanganan banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu juga dihadiri oleh bupati dan walikota di wilayah terdampak banjir, seperti Kota dan Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan, serta kementerian/lembaga, TNI, Polri, lembaga usaha dan para pakar.
