Judicial review sejatinya menguji sebuah kualitas UU apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak atas permohonan warga negara. Sehingga, DPR-Pemerintah sebagai pembuat UU seharusnya mengirimkan pejabat yang kompeten untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya MK.
Untuk Pemerintah, MK memberikan maklum bila Presiden mendelegasikan ke Menteri. Pun bila Menteri tidak bisa hadir, diharapkan pejabat Eselon I. Nah, dalam sidang Perkara NOmor 83/PUU-XVII/2019, yang hadir adalah Eselon IV dari Kejaksaan Agung.
Sidang itu terkait judicial review UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perwakilan DPR tidak hadir dalam sidang itu.
"Dari Kuasa Presiden, ya, mohon maaf, masing-masing di kantornya, ya, baik di Kemenkumham maupun di Kejaksaan Agung, kedudukannya sebagai apa? Pejabat struktural, atau fungsional, atau apa?" tanya Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020).
"Eselon III, Yang Mulia," kata Rudy Hendra yang mewakili Kemenkumam.
"Dari kejaksaan?" tanya Anwar Usman.
"Eselon IV, Pak," jawab Pri Nuko Arrom dari Kejaksaan Agung.
"Heem. Jaksa, ya? Ya, sebenarnya sudah ada ini --apa ya-- standarnya itu dan itu kan diundang untuk hadir itu Presiden menguasakan kepada kabinetnya, menteri, ya. Dengan hak substitusi, tetapi paling tidak itu sebenarnya Eselon II," kata Anwar Usman menasihati.
Meski yang datang cuma Eselon IV, akhirnya MK membolehkan dan melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan pihak terkait Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia.
"Tapi untuk sekarang, ya, enggak apa-apa," tutur Anwar.
Tonton juga video Pemerintah Jelaskan soal Penyadapan di Sidang Uji Formil UU KPK:
