Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ingin meningkatkan kapasitas SDM di bidang kelautan dan perikanan melalui kerja sama dengan Universitas Wollongong.
Nota kesepahaman (MoU) antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Universitas Wollongong juga telah ditandatangani untuk menyepakati kerja sama tersebut.
"Kerja sama ini mencakup pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang kelautan dan perikanan, terutama berkaitan dengan ekonomi biru, perubahan iklim, perikanan budidaya, dan ketahanan pangan," ujar Edhy, dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edhy menambahkan, bahwa poin terpenting dari MoU tersebut adalah tata kelola perikanan dan budidaya, pengelolaan perikanan, keamanan, regulasi, serta tata kelola kelautan.
"Selain itu, poin penting MoU ialah berkaitan dengan tata kelola perikanan dan budidaya, pengelolaan perikanan dan ekonomi kelautan termasuk perikanan tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Kemudian perihal lingkungan laut, perbatasan dan batas maritim, penegakan hukum dan regulasi maritim, keamanan dan strategi maritim, kebijakan dan hukum kelautan, serta tata kelola kelautan," ujar Edhy.
Edhy juga menyampaikan, penghargaan terbesar untuk Universitas Wollongong, khususnya Pusat Nasional Lautan Australia, Sumber Daya dan Keamanan (ANCORS), atas dukungan yang berkelanjutan terhadap kerja sama kelautan dan perikanan. Selain itu ia juga menyebutkan pelatihan-pelatihan yang digelar oleh Universitas Wollongong dapat memberikan bekal untuk pejabat kementerian.
"Pelatihan-pelatihan itu membekali para pejabat kementerian dengan pengetahuan tentang hukum dan kebijakan terkait laut dan perikanan internasional serta keterampilan dalam bernegosiasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain dalam forum bilateral dan multilateral," ungkap Edhy.
Edhy optimis, MoU tersebut akan menjadi modal yang baik untuk memupuk kerja sama antar dua negara, dan mendorong kedua belah pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan implementasi konkrit dengan menyetujui rencana kerja.
"Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya dan untuk semua mitra yang membuat pertemuan penting ini terjadi," pungkasnya.
Sebagai informasi, KKP dan Universitas Wollongong telah bekerja sama sejak tahun 2011. KPP mengirimkan 30 staf untuk Pelatihan Hukum Kelautan Internasional di Australian National Centre of Ocean, Resources and Security (ANCORS).
Bentuk kerja sama terakhir antara kedua belah pihak, yaitu Program Negosiasi Perikanan yang dilakukan di Jakarta, pada 6-10 Mei 2019 dan 9-13 September 2019, didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
(mul/mpr)