RI Bebas Corona, Anggota Komisi VIII: Saudi Tak Boleh Membenarkan Egoisnya

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 01 Mar 2020 15:22 WIB
Pemerintah Arab Saudi menyetop sementara perjalanan umroh akibat merebaknya virus corona (COVID-19). Berikut foto-fotonya pascapelarangan.
Foto: AP/Amr Nabil
Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menilai Kementerian Agama cukup proaktif soal pelarangan umroh oleh otoritas Arab Suadi. Bukhori menegaskan seharusnya pemerintah bisa menekan Saudi dengan data dan fakta bahwa Indonesia masih bebas dari Corona.

"Terkait dengan diplomasi dengan Arab Saudi, saya melihat dari Kementerian Agama maupun Dirjen Haji relatif cukup proaktif dan kemudian hubungan Saudi dengan Indonesia kan relatif baik," ujar Bukhori saat diskusi di Upnormal, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

"Karena itu, data dan fakta yang sudah kita lakukan secara baik ini harus dijadikan sebagai kapital untuk pressure, tidak hanya sekadar defense, pressure kepada Arab Saudi karena Arab Saudi tidak boleh semena-mena untuk kemudian mengabaikan hak-hak jemaah," lanjutnya.

Bukhori menyebut Saudi bukan satu-satunya pemilik wewenang terhadap Ka'bah. Namun juga Allah-lah yang menciptakan Ka'bah.

"Hak-hak jemaah itu tidak hanya dilindungi karena Arab Saudi memiliki kewenangan penuh atas negaranya itu, tidak hanya itu. Tapi dengan Allah yang menciptakan Ka'bah itu, yang punya Ka'bah itu, yang punya Baitullah," kata dia.

Politikus PKS itu menjelaskan Saudi seharusnya tidak boleh terlalu egois apabila pemerintah mampu memberikan data bahwa Indonesia masih bebas dari penyebaran virus Corona.

"Jadi Arab Saudi tidak boleh membenarkan egoisnya, sepanjang kita bisa meyakinkan dengan data-data yang kuat ini. Jadi data yang kuat ini dijadikan pressure, tidak hanya sekadar kita memahami, tetapi harus ada sebuah satu upaya konkret," sebut Bukhori.

Bukhori mengatakan pelarangan umroh untuk sementara waktu itu berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Ribuan jemaah asal Indonesia tertahan dan tak bisa masuk ke Tanah Suci.

"Karena misalnya data yang masuk yang dilaporkan oleh Kementerian melalui Dirjen Haji, misalnya, sampai kemarin tanggal 29 bulan 2, kurang-lebih pukul dini hari, itu data yang pulang ke Indonesia melalui Jeddah ada 2.872 orang. Sedangkan mereka yang terdampak sejak tanggal 27 itu yang terdampak langsung ada 1.685, yang tertunda ada 2.393," ungkap Bukhori.

"Biro perjalanan yang terkait itu ada 75, maskapainya ada 8. Belum lagi mereka yang ada di negara ketiga, mau masuk ke Arab Saudi mampir dulu, itu ada 1.685, jadi ini dampaknya sangat besar sekali," katanya.

Berdasarkan perkiraan Bukhori, dalam satu bulan, dana umroh bisa mencapai Rp 1 triliun. Dia menilai pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan Saudi apabila ada data yang akurat bahwa tidak ada kasus Corona di dalam negeri.

"Satu bulan saja itu diperkirakan dana yang kemudian bergulir tidak kurang dari Rp 1 triliun, satu bulan saja. Ini sangat besar sekali dan ini sebenernya tidak cukup hanya memahami, memiliki pressure. Kalau memang zero (Corona)," katanya.

Selain itu, Bukhori mendorong Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia masih bebas dari Corona. Dengan demikian, negara memiliki kepercayaan diri di dunia internasional.

"Makanya saya dorong Presiden supaya ada sebuah upaya ekstra agar kita bisa mempunyai percaya diri. Kalau zero ini bisa jadi bargaining internasional, akan bisa menumbuhkan ekonomi kita secara makro, akan bisa menjadi peluang besar bagi negara di dunia ini," pungkasnya.

Simak Video "Anies Minta Warga Jangan Panik Terkait Virus Corona"

[Gambas:Video 20detik]



(lir/asp)