.webp)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengatakan sudah mengingatkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal imbas penyebaran virus Corona terhadap penyetopan sementara jemaah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Dia mengingatkan Fachrul beberapa pekan lalu.
"Kami sudah mewanti-wanti Menteri Agama pada pertemuan sekitar 2 minggu sebelumnya, bagaimana kesiapan Kemenag kalau Corona ini terjadi. Dia bilang 'masih tenang, masih bisa diatasi'," kata Iskan di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).
Menurutnya, Fachrul terlalu santai dan tak awas melihat adanya kemungkinan buruk dari isu penyebaran virus Corona. Padahal Iskan sudah memprediksi penyebaran virus Corona berdampak pada kunjungan jemaah umroh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kami sudah melihat ini akan punya dampak terhadap umroh, umroh gitu kan bagian dari wisata, wisata itu yang kena dampaknya. Beliau terlalu tenang ya, tiba-tiba kaget kemarin," katanya
Iskan juga meminta Fachrul tak mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat Indonesia menjadi waswas. Ia berharap supaya Fachrul tak asal omong dan memberi ruang kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi untuk berdiplomasi.
"Apalagi Menteri Agama saya minta supaya dia jangan memberikan statement-statement yang berlebihan. Kenapa? Ini sudah urusan luar negeri, Saudi itu sudah sangat sensitif, dia harus yang bijak itu Menteri Luar Negeri, karena Menlu itu bicaranya pasti punya data, pasti dia tahu Saudi Arabia. Jadi Menteri Agama saya bilang jangan asal omong saja. Gitu," katanya.
Terkait negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi, ia berharap Menlu juga berhati-hati. Pasalnya, kondisi pemerintah Arab Saudi masih sensitif.
"Tapi yang pasti, satu kalimat Menlu kan bisa satu hubungan negara itu kan perang, jadi Menlu itu harus dia pahamlah. Menurut saya, Menag harus hati-hati, kasih saja Menteri Luar Negeri (berdiplomasi)," kata Iskan.
Komisi VIII DPR Akan Data Jemaah Umrah yang Merugi
Iskan mengatakan Komisi VIII akan mendata jemaah umroh yang mengalami kerugian, apalagi jemaah yang uangnya tak dapat dikembalikan.
"Kami dari Komisi VIII sudah membuat road map ke depan, jangka pendek. Kami akan melihat orang-orang yang kena kerugian yang dampak besar, pas mau berangkat kemarin, tiba-tiba uangnya tidak bisa dikembalikan, kita berharap, mungkin terdampak paling besar itu sekitar 5 hari atau 2-3 hari sesudahnya (kebijakan penyetopan perjalanan umroh ditetapkan), yang memang uang dari hotel tidak bisa dikembalikan," ujar Iskan di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/1/2020).
Iskan mengatakan dana kemaslahatan haji akan digunakan untuk menutup kerugian jemaah. Warga miskin diutamakan.
"Itu kan ada yang namanya dana kemaslahatan haji. Itu kan dana keuntungan dari haji dan umroh. Kita akan coba bantu mereka yang tidak bisa berangkat. Yang benar-benar miskin itu harus kita selamatkan. Sekarang sedang kami data," tutur Iskan.
Selain itu, Komisi VIII DPR akan mendata sejumlah biro perjalanan umroh untuk melakukan penjadwalan ulang. "Kedua, road map supaya (agen) travel melakukan reschedule lagi, karena kita belum tahu sampai kapan (kebijakan penyetopan umroh)," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kunjungan jemaah umroh. Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan pemerintah akan meyakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia bebas virus Corona.
"Satu hal yang harus diyakinkan ke Arab Saudi, tidak perlu ragu bahwa Indonesia itu negeri yang sama dengan Arab, bebas dari Corona," kata Masduki dalam diskusi Populi Center dan Smart FM bertajuk 'Adakah Jalan Keluar bagi Jamaah Umroh?', di The MAJ Senayan, Jalan Asia Afrika IX, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).
