Forum Seniman TIM: Pernyataan Pemprov DKI soal Seniman Gegabah, Tak Elegan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 29 Feb 2020 07:09 WIB
Logo Pemprov DKI Jakarta
Logo Pemprov DKI Jakarta (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pemprov DKI mempertanyakan kapasitas seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) yang mengkritik revitalisasi TIM. Menanggapi itu, Forum Seniman Peduli TIM menilai Pemprov DKI sangat gegabah dan tidak elegan.

"Saya kira itu pernyataan yang sangat gegabah, tidak elegan, kalau pemerintah itu tiba-tiba berprasangka itu kan prejudice. Sementara seniman yang datang ke komisi X itu kan seniman yang sudah puluhan tahun ada teater koma, teater mandiri ada berbagai macam komunitas teater yang lain," kata pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana, saat dihubungi, Sabtu (29/2/2020).

Ia menilai Pemprov DKI sama saja melecehkan para seniman dan Komisi X. Sebab, Radhar menyebut seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM-lah yang membuat Gubernur Anies Baswedan dipanggil oleh Komisi X, bukan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

"Pejabat Pemda yang ngomong itu pernah saya datangi juga. Waktu itu dia penuh hormat ini tiba-tiba tidak mengenal semua orang itu bagaimana, itu tidak elegan sebagai pemerintah menciptakan tuduhan-tuduhan tidak berdasar itu namanya juga pelecehan. Pelecehan pada para senimana yang dilecehkan itu adalah seniman yang dipanggil yang bertemu Komisi X dan seniman yang diundang di Komisi X itulah yang menyebabkan Anies diundang ke Komisi X. Kalau misal dia tidak mengakui seniman yang datang ke Komisi X berarti dia melecehkan komisi X, kita diakui oleh Komisi X kalau mereka tidak mengakui berati melecehkan komisi X. Anies diundang ke komisi X itu karena kita semua, bukan DKJ tapi Anies bilang maunya bicara dengan DKJ tidak menganggap kami dia melecehkan," sebutnya.

Radhar lalu menganggap DKJ belum sepenuhnya mewakili aspirasi dari seluruh seniman. Sebab, menurutnya, DKJ adalah seniman birokrat yang bernaung di bawah Pemprov DKI, sehingga pendapatnya dinilai tidak objektif.

"Kalau dia ingin tapi hanya lewat DKJ. DKJ itukan seniman birokrat, seniman berurusan dengan birokrasi dan bertahun-tahun makan uang negara. Setiap tahun Rp 13 miliar, nah kalau ada orang yang makan uang negara miliaran setiap tahun itu, itu sama itu sama aja lembaga bawahan gubernur kan, jadi sama saja dia bicara dengan lembaga bawahanannya. Apakah itu jadi sumber aspirasi publik kan itu lembaga subkoordinasi dia, orang-orang yang makan duit negara yang dia kasih mana bisa objektif," ujar Radhar.

Tonton juga video Dato Sri Tahir Sumbang Ratusan Gerobak ke Pemprov DKI:

Selanjutnya
Halaman
1 2