.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai harus mendengarkan masukan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya perihal penanganan banjir. Asalkan masukan tersebut masih relevan untuk dilakukan.
"Fokus Pak Jokowi memang harus Indonesia, tidak Jakarta lagi. Maka masukan dari Pak Jokowi harus diterima dan didengarkan oleh kepala daerah, termasuk Pak Anies, misalnya dalam penanganan banjir. Bila masukan Pak Jokowi bagus dan relevan, Pak Anies perlu mendengar dan melaksanakannya," kata pengamat politik Hendri Satrio kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).
Selain masalah banjir, Hendri menyinggung soal Anies yang dibanding-bandingkan dengan Jokowi. Hendri menilai tidak tepat jika Anies dibanding-bandingkan dengan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa? Berbeda. Walaupun mereka pernah atau misalnya, maksudnya begini, walaupun Pak Jokowi pernah jadi Gubernur Jakarta dan Anies sekarang Gubernur Jakarta, tetap tidak apple to apple membandingkannya sekarang, karena kan Pak Jokowi sudah jadi presiden, Mas Anies masih gubernur," papar Hendri.
"Pasti hal yang menjadi prioritas masing-masing pemimpin ini berbeda. Ya Pak Jokowi pasti sekarang sedang konsentrasi untuk membangun ibu kota baru, ya, sementara Mas Anies akan berkutat pada permasalahan saat ini," imbuhnya.
Hendri mengatakan Anies juga perlu mengikuti program-program sebelumnya. Ia menyebut Jokowi telah mengerjakan tugasnya untuk mengingatkan para kepala daerah.
"Pak Jokowi sudah melakukan porsinya untuk mengingatkan kepala daerah atau untuk mengingatkan Mas Anies untuk melaksanakan program-program yang memang baik dan sudah dirancang sebelumnya," jelasnya.
Setidaknya ada dua anggota DPR yang bersikap membandingkan Anies dengan Jokowi. Misalnya anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Sadewo yang membandingkan Anies dengan Jokowi karena tak hadir dalam rapat dengan Komisi V soal banjir.
"Pada periode 2009-2014, saya berada di ruangan sini, dan ketika itu DKI Jakarta juga dilanda banjir yang sangat besar. Kemudian Komisi V mengambil langkah koordinasi seperti ini. Pak Basuki kalau nggak salah masih menjadi Irjen, Pak, duduknya berada di lapis kedua, bukan di lapis pertama," kata Sadewo dalam rapat di Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
"Komisi V juga mengundang Gubernur DKI, ketika itu Pak Joko Widodo. Dan forum itu Pak Joko Widodo hadir memenuhi undangan Komisi V," imbuhnya.
Kedua adalah Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian. Dia meminta Anies lebih aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait revitalisasi TIM dengan mencontohkan bagaimana komunikasi Jokowi saat memindahkan PKL di Solo.
"Saya kira Pak Gub atau Mas Anies ini ya memang harus lebih aktif lah berkomunikasi seperti pengalaman Pak Jokowi, waktu itu saya kebetulan 4 tahun di Solo mengamati, bagaimana proses pemindahan PKL itu. Jadi sampai misalnya berapa meter jalan yang dibangun di dalam pasar yang baru dibangun itu," ujar Hetifah dalam rapat di Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
"Supaya memudahkan PKL itu bisa menjalankan kegiatan ekonominya, itu juga harus dilakukan. Seperti misalnya berapa jumlah kursi di gedung teater, ya itu sampai ke hal-hal yang spesifik memang harus ada proses yang panjang gitu, dan ada kesepakatan-kesepakatan. Walaupun itu tidak mudah, karena pasti orang punya ide banyak," lanjut dia.
