SBY Ajak Boediono Masuk Kabinet, Bukti Kebijakan Mega Benar

Yogyakarta - PDIP mengklaim diajaknya mantan Menkeu Boediono untuk masuk kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan bukti kebijakan yang dibuat mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati benar.Klaim itu disampaikan Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung saat membuka Konferensi Daerah (konferda) DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Hotel Melia Purosani, Jalan Suryotomo, Minggu (4/12/2005).Turut hadir dalam acara itu sejumlah pengurus DPP seperti Ketua DPP Tjahyo Kumolo, Adang Ruchiatna, Firman Jaya Daeli, Maruarar Sirait dan Wakil Ketua DPR dari Yogyakarta, Soetardjo Soerjogoeritno.Menurut Pram, Mega saat menjadi presiden memilih Boediono sebagai menteri keuangan dengan menggunakan hati dan pikiran. Selain itu Boediono juga dinilai sebagai orang yang profesional di bidangnya."Kebijakan Bu Mega itu benar, contohnya saat memilih Pak Boediono karena orang yang profesional. Jadi sebagai oposisi kita tidak perlu ngajari," kata Pram.Tetap OposisiSementara itu seusai acara, ketika ditanya wartawan apakah PDIP bersedia masuk dalam kabinet bila ada reshuffle, Pram mengatakan dalam kongres PDIP di Bali ditegaskan bahwa PDIP tetap sebagai partai oposisi.Apabila ada tawaran untuk masuk kabinet maka yang dapat mengubah itu hanya dua hal. Pertama adalah kewenangan yang dimiliki ketua umum sesuai Anggaran Dasar (AD) PDIP pasal 40. Kedua keputusan kongres partai."Bagi PDIP ada atau tidak dalam kabinet itu adalah keputusan kongres. Di luar itu tidak bisa. Sehingga bila ada kader yang mau jadi menteri dan sebagainya harus dapat persetujuan ketua umum lebih dulu. Itu ada aturan mainnya dan partai ini ingin menegakkan aturan main tersebut," kata Pram.Menurut Pram, bila ingin melihat pemerintahan ini betul-betul merupakan pemerintahan pro rakyat maka sudah tidak ada kebijakan yang menguntungkan elit tertentu. Sebab dalam satu tahun lalu masih banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat karena memang banyak kepentingan yang ikut bermain seperti kasus kenaikan BBM, impor beras dan lain lain.Contoh lain katanya, masalah tidak dikenakan pajak batubara karena kebetulan ada orang di pemerintahan ini yang punya bisnis batubara yang besar. "Ini menunjukkan tidak jujur dalam mengambil keputusan," katanya. (iy/)