DPR-Pemerintah Kompak Tidak Datang, Sidang Gugatan Wamen Kembali Ditunda

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 28 Feb 2020 11:27 WIB
Sepanjang tahun 2019, negara tercinta kita ini telah melewati beberapa peristiwa politik bersejarah. Salah satunya ialah momen pelantikan para pejabat negeri ini.
Wamen dikenalkan Jokowi ke publik (dok.detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menggelar sidang lanjutan gugatan jabatan Wakil Menteri. Namun, pemerintah dan DPR lagi-lagi berhalangan hadir sehingga sidang kembali ditunda.

Sidang gugatan Wamen untuk menguji Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sidang itu digelar atas permohonan warga Petamburan, Jakarta Bayu Segara.

Namun, DPR yang sejatinya menyampaikan keterangan pada Kamis (27/2) kemarin kembali meminta penundaan sidang. Demikian juga dengan Pemerintah yang juga semestinya menyampaikan keterangan tambahan.

"Karena DPR masih minta penundaan dan kuasa presiden juga mengirim surat meminta penudaan sehingga sidang hari ini tidak bisa diteruskan. Maka sidang dilanjutkan Kamis, 12 Maret 2020 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Keterangan Tambahan Pemerintah serta Ahli dari Pemohon dan Pemerintah," kata Ketua MK Anwar Usman sebagaimana dilansir dalam websitenya, Jumat (28/2/2020).

Bayu mempersoalkan konstitusionalitas pelantikan 12 wakil menteri pada sebelas kementerian oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2019. Keberadaan wakil menteri ini dinilai bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 karena keberadaan jabatan tersebut dinilai bersifat subjektif tanpa adanya kedudukan, kewenangan, dan fungsi yang jelas dalam UU Kementerian Negara.

Pasalnya, pengaturan kedudukan fungsi tugas wakil menteri diatur dengan peraturan presiden. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan amar konstitusi yang menyatakan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang wakil menteri adalah materi muatan undang-undang. Di sisi lain, dalam UU Kementerian tidak mengatur hal tersebut.

Pemohon menduga hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena tidak melibatkan DPR sebagai representasi wakil rakyat. Selain itu, Pemohon juga menyebutkan pengangkatan 12 wakil menteri merupakan tindakan subjektif presiden yang tidak memiliki alasan urgensi yang jelas. Keberadaan jabatan wakil menteri disinyalir akan mengakibatkan negara harus menyiapkan fasilitas khusus yang hanya membuang-buang anggaran negara.

Simak Juga Video "DPR Tetapkan Pengganti Wahyu, KPU: Semoga Cepat Dilantik"

[Gambas:Video 20detik]



"

(asp/knv)