Gazali: Isu Reshuffle, Tong Kosong Nyaring Bunyinya!

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan melakukan reshuffle kabinet terbatas. Namun wacana yang dilempar presiden itu bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Apa yang disampaikan oleh presiden tetap merupakan komunikasi tanpa makna (communication without subtance).Kenapa? Sebab, masyarakat tidak pernah tahu mengapa seorang menteri di-reshuffle atau digeser ke posisi lain. Presiden SBY tidak pernah menjelaskan kriteria apa yang digunakannya dalam menjalankan proses tersebut."Kita tidak pernah tahu atau diberitahukan dari presiden apa target-target pencapaian yang gagal dilakukan seorang menteri. Padahal presiden dulu menjanjikan melakukan fit and propertest, kontrak politik, dan evaluasi apabila tidak memenuhi target baru dilakukan reshuffle," kata pengamat Komunikasi Politik dari UI Effendy Gazali.Effendy Gazali mengungkapkan hal itu disela acara Pertemuan Nasional Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi di Hotel Hilton, Jakarta, Minggu (4/12/2005).Dikatakannya, saat ini muncul berbagai pertanyaan tentang kriteria seperti apa yang digunakan presiden. Harusnya publik dikasih tahu kriteria yang digunakan.Dia menjelaskan, mestinya ada target dan pencapaian apa yang dilakukan seorang menteri. Dia memberi contoh, apabila Ical akan digantikan Boediono mestinya harus jelas diberitahukan target-target apa yang tidak bisa dicapai oleh Ical. "Proses apa yang membuat Ical harus diganti, itu yang belum jelas buat kita," terangnya.Gazali mengaku pesimis adanya reshuffle akan memunculkan kabinet yang lebih baik. Isu yang beredar saat ini Ical akan digeser ke pos baru sebagai Menko kesra. "Apa dasarnya untuk membuat Ical bisa pindah ke Menko Kesra. Padahal selama ini ucapan-ucapan Ical banyak yang tidak berempati kepada rakyat kecil. Ekonomi yang dia bangun pun bukanlah ekonomi kerakyatan. Apa mungkin orang seperti ini ada di posisi Menko Kesra," tanyanya.Dijelaskannya, kriteria yang ditunjukkan kepada Boediono sudah jelas. Boediono merupakan orang yang ahli dalam bidang ekonomi makro, moneter, dan sektor riil. Namun apabila ada pergantian di posisi menteri lain, hal yang sama harus dilakukan.Dalam hal itu diperlukan adanya etika politik dalam menjalani proses reshuffle. Tidak lagi seorang Menkeu dan Menko Perekononian tidak diberitahukan apabila akan di-reshuffle atau akan digeser. "Jangan sepenuhnya terserah presiden saja. Jangan hanya berdasarkan like and dislike. Perlu disampaikan apa yang belum tercapai dan apa yang sudah tercapai," terang Effendy Gazali. (san/)