Ketua MPR Minta SBY Segera Umumkan Reshuffle

Surabaya - Ketua MPR Hidayat Nurwahid mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengumumkan waktu pelaksanaan reshuffle kabinetnya. Alasannya agar masyarakat tidak bingung."Presiden memang perlu merespon lebih cepat untuk realisasinya. Sebab tidak ada maslahatnya sama sekali membiarkan bangsa dan negara ini terombang-ambing atas ketidakpastian reshuffle itu jadi atau tidak," kata Hidayat.Hidayat menyampaikan hal itu di sela-sela halal bihalal dengan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim di Hotel Santika, Jalan Pandegiling, Surabaya, Minggu (4/12/2005)Dengan berlarut-larutnya pelaksanaan reshuffle, Hidayat khawatir kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan luntur. "Memang tidak ada aturan yang mengatur waktu reshuffle. Tapi presiden pasti harus mempertimbangkan apa yang telah disampaikannya itu segera direalisasikan. Jangan membiarkan masyarakat bertanya-tanya. Saya dengar dua- tiga hari ini akan diumumkan," tegas mantan Presiden PKS ini.Meski mendukung rencana SBY me-reshuffle kabinetnya, Hidayat juga berpesan agar orang-orang yang ditunjuk menempati bidangnya nanti tidak mengutamakan kepentingan IMF maupun partai politik tertentu."Orientasinya jangan tunduk untuk kemauan IMF dan partai tertentu. Misalnya Pak Boediono yang namanya disebut-sebut itu nantinya harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa ia orang tepat untuk mengeluarkan bangsa ini dari krisis. Yang salah satu krisis ekonomi di Indonesia ini karena IMF. Indonesia dari sisi ekonomi harus mandiri dan berdaulat," jelasnyaHidayat juga meminta kepada SBY agar mempertimbangkan secara matang dan rasional terhadap perombakan jumlah anggota kabinet demi mengurangi ongkos politik yang memberatkan kinerja pemerintah di masa mendatang."Satu tidak cukup, tapi kalau terlalu banyak juga akan merepotkan presiden. Berapapun yang di-reshuffle itu suatu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah," kata Hidayat.Hidayat mengingatkan, presiden mempunyai limit waktu bekerja yang cukup sempit. Sebab nantinya pada tahun ke lima, presiden akan disibukan dengan Pemilu. "Jadi tinggal ada waktu tiga tahun dan itu tidak terlalu lama untuk memperbaiki kinerja. Untuk itu reshuffle ini perlu diukur dengan lebih rasional," pinta Hidayat. (iy/)