Arab Saudi Tunda Umroh, Pemerintah RI Diminta Fasilitasi Hak Calon Jemaah

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 28 Feb 2020 08:26 WIB
Umroh
Jakarta -

Secara mengejutkan, pemerintah Arab Saudi mengumumkan penghentian sementara kegiatan umroh. Jemaah umroh dari beberap negara tak terkecuali Indonesia tak diizinkan masuk. Alasannya, untuk mencegah merebaknya virus corona yang tengah melanda dunia. Pemerintah RI diminta memfasilitasi hak calon jemaah, termasuk memberikan edukasi.

"Kebijakan tersebut tentu patut dihormati sebagai bentuk kedaulatan negara dan kemaslahatan jemaah. Sudah seharusnya tempat-tempat suci di kawasan Mekkah maupun Madinah yang setiap saat menjadi konsentrasi berkumpulnya ratusan ribu ummat Islam dari berbagai penjuru dunia dilindungi dan disterilkan dari potensi penyebaran virus corona yang tengah menyebar di berbagai negara," kata Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siradj kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).

Dalam situasi semacam ini, kata Mustolih, Pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. Kebijakan penundaan umroh tersebut akan sangat berdampak pada penyelenggaraan bisnis umroh tanah air, termasuk sektor pendukungnya seperti jasa penerbangan dan jasa lainnya. Terlebih kuantitas jemaah umroh tanah air sangat tinggi.

"Oleh karena itu pemerintah dan stake holders terkait harus bergerak cepat merespon hal ini dengan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan paket kebijakan yang kongkrit," ujar Mustolih.

Pemerintah juga perlu mendesak pihak Arab Saudi memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang kebijakan ini. Sampai kapan akan diberlakukan dan langkah apa saja yang perlu dilakukan jemaah umroh Indonesia untuk antisipasi mencegah terjangkit virus corona jika terlanjur berada di negara tersebut.

"Perlu kerjasama yang baik antar kedua negara dalam merespon persoalan ini. Upaya jalur diplomasi agar jemaah Indonesia tetap diberikan kesempatan menjalankan umroh karena Indonesia bebas virus corona mesti terus didorong," papar Mustolih.

"Di sisi lain, bagi jemaah umroh yang belum atau tertunda keberangkatannya harus diberikan informasi dan edukasi yang komprehensif terkait situasi sekarang ini agar tetap tenang karena penundaan umroh di luar batas kewenangan travel maupun pemerintah, melainkan kebijakan dari negara tujuan yakni Arab Saudi," ujar Mustolih.

Pemerintah harus memfasilitasi dan menjamin hak-hak mereka tetap terpenuhi, salah satunya bisa dengan opsi melakukan penjadwalan ulang (reschedule) keberangkatan sampai situasinya benar-benar aman dan kondusif. Termasuk meminta pihak Arab Saudi memperpanjang masa berlakunya visa Jemaah.

"Usai Ramadhan, agenda berikutnya yang tak kalah penting yang perlu mendapat perhatian ekstra pemerintah adalah persiapan menghadapi musim penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan ratusan ribu Jemaah secara serentak. Hal ini perlu dipikirkan sejak dini dan sangat serius sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya," pungkas Mustolih.

Simak Video "Arab Saudi Batalkan Umroh, Jemaah Diantar Pulang Agen Travel"

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)