BPK Papua Telusuri Dugaan Dana Otsus Didepositokan

Wilpret Siagian - detikNews
Kamis, 27 Feb 2020 21:59 WIB
BPK perwakilan Papua telusuri dugaan Dana Otsus didepositokan (Wilpret S/detikcom)
BPK perwakilan Papua menelusuri dugaan Dana Otsus didepositokan. (Wilpret S/detikcom)
Jayapura -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua masih memeriksa dugaan adanya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp 1,85 triliun yang didepositokan.

"Kami masih melakukan pemeriksaan Dana Otsus terkait adanya pernyataan Wakil Menteri Keuangan sebesar Rp 1,85 triliun yang didepositokan. Karena dari hasil pemeriksaan LHP Keuangan Pemerintah Provinsi Papua 2019 belum kami temukan hal itu, yang ada Rp 500 miliar lebih," ujar Kepala BPK Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang, saat konferensi pers, Kamis (27/2/2020).

Masalah menyimpan uang dalam deposito, kata Paula, diatur dalam undang-undang (UU). "Jadi kami tidak menyebutkan benar atau salah, sebab dalam UU No 29 tahun 2007 juga memberikan kesempatan Pemda untuk melakukan deposito," ujarnya.

Dia mengakui Dana Otsus itu tidak seharusnya didepositokan. Sebab, tujuan pemberian Dana Otsus untuk Papua adalah percepatan pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat.

Menurut Paula, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua telah diserahkan ke DPR Papua.

Temuan dari BPK RI Perwakilan Papua bahwa pemerintah daerah tidak pernah memantau sisa anggaran program/kegiatan Dana Otsus yang tidak terealisasi di tahun berjalan dan belum pernah menganggarkan kembali sisa anggaran tersebut di tahun berikutnya.

"Banyak temuan terkait penggunaan Dana Otsus dan ada tujuh temuan yang cukup besar. Namun pihak BPK telah memberikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan temuan tersebut," tambahnya.

Padahal tujuan pemberian UU Otsus adalah stimulus, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua (OAP) sehingga berperan aktif dalam pembangunan.

Selanjutnya
Halaman
1 2