Para Pejabat Diminta Hati-hati Bicara ke Publik, Jangan Bikin Gaduh

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Kamis, 27 Feb 2020 18:43 WIB
Praktisi Komunikasi Pandawa PR Dihar Dakir
Foto: Dok Garlic Agency-Praktisi Komunikasi Pandawa PR Dihar Dakir
Jakarta -

Praktisi Komunikasi Pandawa PR Dihar Dakir menilai banyaknya pernyataan kontroversial yang dilontarkan belakangan ini menunjukkan kurangnya intelektualitas atau pemahaman pejabat dalam menyikapi suatu isu. Pasalnya, pernyataan yang keluar bukannya menentramkan, malah menimbulkan kegaduhan dan menjadi meme ejekan di masyarakat.

Misalnya beberapa waktu lalu, seorang pejabat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berujar bercampurnya pria dan wanita di kolam renang bisa membuat hamil. Itu memicu polemik dan trending topic di sosial media hingga jadi bahan pemberitaan di sejumlah media asing.

"Seorang pejabat publik sudah seharusnya memahami bahwa setiap pernyataan yang ia keluarkan akan mewakili instansi tempatnya bernaung. Sehingga, diperlukan kehati-hatian dan kesadaran dalam setiap pernyataan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, pernyataan seorang pejabat publik bisa menimbulkan opini di masyarakat dan juga tidak bisa ditarik kembali (irreversible). Jadi, bila pernyataan tersebut dikeluarkan kemudian disanggah oleh si pembuat pernyataan, masyarakat akan tetap mengingat pernyataan pertama yang disampaikan oleh pejabat tersebut.

Dihar menuturkan ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan agar pejabat publik tidak terjebak dalam pernyataan kontroversial yang menimbulkan polemik di masyarakat. Pertama adalah empati.

"Pejabat publik harus meningkatkan empati terhadap isu-isu di masyarakat. Empati perlu agar pejabat publik memperhatikan setiap pernyataan yang dikeluarkan bisa menentramkan suasana bukan malah membuat kegaduhan," kata dia.

Ia mencontohkan pernyataan Sekda DKI mengenai banjir yang memberikan pernyataan 'agar banjir dinikmati saja'. Pernyataan itu bukan saja tidak berempati tetapi juga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Pernyataan tersebut menunjukkan ketidaksiapan Pemda DKI dalam menghadapi banjir dan sekaligus ketidakpedulian terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi bencana banjir," terangnya.

Kedua adalah pernyataan pejabat publik tidak boleh mendiskreditkan golongan atau kelompok tertentu. Dihar menyampaikan, pejabat publik harus selalu berada di posisi netral, bahkan jika memang harus berpihak, keberpihakan tersebut harus didukung oleh fakta dan data yang valid, sehingga menjadi dasar yang kuat.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pejabat publik adalah, berbicara sesuai dengan bidang yang dikuasai. Menurutnya, latar belakang keilmuan dan pengetahuan harus menjadi dasar seorang pejabat publik dalam mengeluarkan pernyataan ke masyarakat. Jika tidak memahami bidang ilmu tersebut, ada baiknya menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan.

"Sebagai contoh pernyataan Komisioner KPAI, mengenai kehamilan di kolam renang. Padahal, ia bukanlah ginekolog yang menguasai ilmu alat reproduksi manusia. Pernyataan serampangan tersebut malah menjadi cibiran di masyarakat bahwa menjadi pemberitaan di media internasional," jelasnya.

Dihar berpendapat fenomena kontroversial para pejabat publik ini bisa jadi sebagai alat untuk menaikkan popularitas. Memang, langkah tersebut tidak salah jika hanya ingin terkenal atau mendapatkan popularitas sesaat, namun yang didapat adalah popularitas yang buruk bukan baik.

"Jika hal tersebut terjadi, maka cap sebagai pejabat atau orang yang kontroversial atau kurang intelektual akan terus menempel," pungkasnya.

(ega/ega)