.webp)
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi. Komisi III mempertanyakan konflik pendirian dan perusakan rumah ibadah dan soal majelis taklim.
"Ini banyak juga aduan ini harus kita carikan solusi yang terbaik. Masih terjadinya konflik dalam proses pendirian rumah ibadah dan perusakan rumah ibadah di berbagai daerah," ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat rapat Komisi VIII di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Yandri mengatakan Indonesia adalah negara Pancasila dan memiliki keragaman. Yandri meminta agar ada solusi terkait kehidupan beragama itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira ini negeri Pancasila tidak boleh lagi terjadi Pak Menteri. Nah, ini bagaimana rumusan kita supaya tidak salah paham dan salah yang paham, Pak, di tengah-tengah masyarakat," kata dia.
Selain itu, Yandri meminta penjelasan kepada Menag Fachrul Razi perihal kebijakan sertifikasi majelis taklim. Dia meminta Menang menjelaskan soal mekanisme pelaksanaannya.
"Selanjutnya, kebijakan sertifikasi majelis taklim. Ini juga perlu kita perdalam lagi Pak Menteri, bagaimana mekanismenya dan cara kita menyelesaikan," ungkapnya.
(lir/gbr)
